Ratusan Buruh PT Sidojadi Mogok Kerja, Tuntut Bonus, BPJS dan Kepastian Status Kerja
SERGAI, Sumutpos.jawapos.com – Ratusan buruh PT Sidojadi Kebun Sei Parit menggelar aksi mogok kerja di depan kantor perusahaan yang berada di Desa Sei Parit, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (4/6/2026). Aksi yang dipimpin Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP PP-SPSI) Sergai itu menjadi bentuk protes terhadap sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.
Massa buruh menyatakan mogok kerja akan berlangsung selama tiga hari sebagai gelombang pertama perjuangan mereka untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang disebut masih terabaikan.
Di bawah pengawalan aparat kepolisian, para buruh menyuarakan tuntutan yang mereka nilai sebagai hak normatif yang seharusnya dipenuhi perusahaan sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Dalam aksinya, pekerja menyampaikan lima tuntutan utama kepada manajemen PT Sidojadi.
Baca Juga: Anggota DPRD Labura Dilaporkan ke Polisi, KPAD Merasa Dicemarkan oleh Tuduhan Terima Uang
Pertama, meminta perusahaan membayarkan bonus sebesar dua bulan gaji kepada para pekerja. Kedua, mendesak perusahaan mempekerjakan kembali Buruh Harian Lepas (BHL) yang sebelumnya dirumahkan.
Selain itu, buruh juga menuntut penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang layak, pendaftaran seluruh pekerja BHL dan PKWT ke dalam program BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan, hingga penyelesaian status pekerja harian lepas yang telah lama mengabdi.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah nasib seorang pekerja bernama Rumijah yang disebut masih berstatus Buruh Harian Lepas meski telah berusia sekitar 70 tahun.
Menurut para pekerja, Rumijah telah bekerja selama bertahun-tahun namun belum memperoleh kepastian status sebagai pekerja tetap.
Serikat Pekerja: Hak Normatif Harus Dipenuhi
Ketua FSP PP-SPSI Sergai, Gober Hermanto, menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukanlah hal baru. Menurutnya, persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas dengan pihak perusahaan, namun belum menghasilkan penyelesaian yang konkret.
“Ini bukan tuntutan baru. APD yang layak, kepesertaan BPJS, hingga bonus merupakan hak normatif pekerja yang sudah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan,” tegas Gober saat menyampaikan orasi.
