
MEDAN, SUMUT POS- Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Subandi bersama anggota Komisi E DPRD Sumut seperti Edy Surahman Sinuraya, Fazri Akbar, dan Mikail Purba menemui ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (18/6/2026).
Kehadiran para legislator tersebut disambut para peserta aksi yang sejak pagi menyampaikan berbagai tuntutan terkait kesejahteraan pengemudi transportasi online.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, para pengemudi menyampaikan aspirasi mengenai besaran potongan aplikasi, tarif, hingga persoalan kenaikan biaya operasional yang dinilai semakin membebani para mitra pengemudi.
Baca Juga: Polrestabes Bongkar Home Industri Pod Getar Mengandung Narkoba di Sunggal, Tiga Pelaku Ditangkap
Di hadapan massa aksi, Muhammad Subandi mengatakan DPRD Sumut telah mendengarkan seluruh tuntutan yang disampaikan para pengemudi dan berkomitmen memperjuangkan aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan.
"Tadi sudah disampaikan aspirasi dari saudara-saudara kami dari ojol, yang mana kami sudah mendengarkan dan memahami apa yang saudara-saudara sampaikan. Kami hadir di sini untuk mendengar secara langsung dan apa yang menjadi tuntutan hari ini akan kami perjuangkan," kata Subandi di hadapan massa aksi.
Menurutnya, salah satu poin penting yang disampaikan para pengemudi adalah mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026.
Subandi menjelaskan bahwa salah satu substansi penting dalam beleid tersebut adalah pembatasan potongan yang dikenakan perusahaan aplikator kepada mitra pengemudi dengan besaran maksimal 8 persen.
"Benar bahwa pada tanggal 1 Mei Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online, yang salah satu substansinya mengarahkan pembatasan potongan aplikasi maksimal 8 persen," ujarnya.
Ia mengatakan regulasi tersebut masih tergolong baru sehingga masih membutuhkan sejumlah aturan pelaksana maupun aturan turunan agar dapat diterapkan secara menyeluruh di lapangan.



