Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belanja Jasa Tim Ahli DPRD Langkat Disorot, APH Didesak Periksa Sekwan

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Kantor DPRD Langkat di Stabat. (Teddy Akbari/Sumut Pos )
Kantor DPRD Langkat di Stabat. (Teddy Akbari/Sumut Pos )

Advertisement

 

STABAT, Sumutpos.jawapos.com – Belanja jasa tim ahli di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025 menjadi sorotan setelah auditor menemukan adanya potensi pemborosan yang dinilai membebani keuangan daerah. Meski demikian, jumlah tim ahli tetap dipertahankan bahkan pada tahun anggaran 2026.

Temuan tersebut memicu desakan agar aparat penegak hukum (APH) turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak Sekretariat DPRD Langkat, khususnya Sekretaris Dewan (Sekwan).

Advertisement

Diduga Bebani Keuangan Daerah

Direktur Sumut Institute, Osriel Limbong, menilai temuan auditor tidak dijadikan dasar evaluasi dalam pengelolaan anggaran. Ia menyayangkan keputusan mempertahankan jumlah tim ahli sebanyak 17 orang, meski sebelumnya ditemukan adanya kelebihan pembayaran.

“Kita menyayangkan penetapan tim ahli tahun 2026 masih mengikuti tahun sebelumnya yang sudah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumut,” ujarnya, Jumat (25/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran dan tata kelola keuangan di lingkungan DPRD Langkat.

Desakan Pemeriksaan APH

Osriel menegaskan, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPRD Langkat. Ia menilai persoalan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Ia juga menyoroti adanya penambahan jumlah tim ahli dari 10 orang pada 2024 menjadi 17 orang pada 2025 tanpa analisis kebutuhan yang jelas.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Langkat, Basrah Pardomuan, menyatakan bahwa temuan auditor telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke kas daerah serta perbaikan administrasi.

“Rekomendasi dari temuan sudah kita tindaklanjuti,” ujarnya singkat. Namun ia tidak memberikan penjelasan rinci terkait proses rekrutmen tim ahli tersebut.

Dalam laporan auditor, belanja jasa tim ahli disebut mencapai ratusan juta rupiah dan dinilai tidak didasarkan pada analisis beban kerja yang memadai. Bahkan terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa alat kelengkapan dewan (AKD).

Advertisement

Artikel Terkait

Temuan Auditor, Belanja Tim Ahli DPRD Langkat Dinilai Bebani Keuangan Daerah

Temuan Auditor, Belanja Tim Ahli DPRD Langkat Dinilai Bebani Keuangan Daerah

Temuan auditor DPRD Langkat: belanja tim ahli dinilai membebani keuangan daerah akibat penambahan personel dan ketidaksesuaian aturan.

APBD Langkat 2027 Diproyeksikan Rp2,04 Triliun, Belanja Operasi Dominasi Anggaran

APBD Langkat 2027 Diproyeksikan Rp2,04 Triliun, Belanja Operasi Dominasi Anggaran

APBD Langkat 2027 diproyeksikan Rp2,04 triliun. Belanja operasi mendominasi, sementara belanja modal hanya Rp112 miliar

Tersangka Penganiayaan Motif Dugaan Rebutan Proyek, Adik Oknum Anggota DPRD Langkat

Tersangka Penganiayaan Motif Dugaan Rebutan Proyek, Adik Oknum Anggota DPRD Langkat

Polres Langkat menangkap RI alias KD dalam kasus dugaan penganiayaan yang diduga bermotif rebutan proyek SPAM.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer