MEDAN, SUMUT POS- Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Langkat Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim.
Menurut Bobby, kasus tersebut kembali mencoreng tata kelola pemerintahan daerah dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.
"Pertama, yang sangat disayangkan ini kembali terjadi penangkapan oleh KPK pada bupati Langka Ini sangat disayangkan. Yang terkorbankan adalah masyarakat. Yang menjadi korban utama karena uang yang digunakan ini adalah uang untuk membangun daerah, untuk anak-anak sekolah. Jadi harapan kita ini tidak terjadi lagi," kata Bobby saat memberikan keterangannya, Senin (6/7/2026).
Menyikapi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Langkat, Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Ia mengungkapkan, Sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri dan hasilnya diputuskan agar segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat.
"Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung. Diminta segera melaksanakan penunjukan PLT agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal. Oleh karena itu, barusan kami sudah menyerahkan keputusan untuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati," ujarnya.
Kasus yang kembali menjerat kepala daerah di Langkat juga dinilai Bobby menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemerintahan. Menurutnya, perbaikan sistem memang harus dilakukan, namun faktor integritas individu tetap menjadi penentu utama.
"Ini kan sistem. Pertama, kita minta sistemnya harus benar-benar baik. Kedua, kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, yang menjalankan tetap orang per orang. Kalau personelnya punya niat yang tidak baik, secanggih apa pun sistemnya pasti ada celah untuk ditembus," tegasnya.
Bobby juga memberikan pesan khusus kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugasnya, bukan semata-mata melayani pimpinan.
