LAPK Desak Pertamina dan Pemerintah Jujur Ungkap Penyebab Antrean BBM di Sumut
MEDAN, SUMUT POS- Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) mendesak PT Pertamina (Persero) untuk menyampaikan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab mengenai penyebab sebenarnya antrean panjang serta terganggunya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
LAPK menilai, antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga kini menunjukkan bahwa persoalan distribusi maupun pasokan BBM belum sepenuhnya teratasi.
Karena itu, masyarakat dinilai berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai akar persoalan tersebut, sekaligus kepastian kapan kondisi akan kembali normal.
Ketua LAPK, Padian Adi S. Siregar, mengatakan masyarakat tidak hanya membutuhkan jaminan ketersediaan BBM, tetapi juga berhak mengetahui penyebab sesungguhnya dari gangguan yang terjadi.
"Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian kapan pasokan BBM kembali normal, tetapi juga berhak mengetahui penyebab sebenarnya dari kondisi ini. Apakah disebabkan keterbatasan pasokan, kendala distribusi, pengelolaan stok, gangguan operasional, atau faktor lainnya. Keterbukaan informasi merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pelayanan publik," ujar Padian saat memberikan keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, penjelasan yang selama ini disampaikan mengenai meningkatnya konsumsi BBM akibat musim libur sekolah belum dapat menjawab kondisi yang terjadi di lapangan, khususnya di Kota Medan.
Padian menilai, apabila lonjakan konsumsi benar-benar disebabkan masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa libur sekolah, maka tekanan terhadap pasokan seharusnya lebih banyak terjadi di jalur lintas, kawasan wisata, maupun daerah tujuan perjalanan.
Sebaliknya, antrean justru terjadi di berbagai SPBU dalam wilayah Kota Medan yang merupakan pusat aktivitas masyarakat.
"Kalau alasan meningkatnya konsumsi karena musim libur sekolah, seharusnya antrean lebih dominan terjadi di jalur lintas atau kawasan wisata, bukan justru di pusat Kota Medan. Karena itu Pertamina harus jujur dan transparan mengungkap penyebab sebenarnya serta menyampaikan data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," katanya.
