Kapolres Baru Ditantang Tuntaskan Dugaan Korupsi Retribusi Parkir Binjai
BINJAI, Sumutpos.jawapos.com– Pergantian kepemimpinan di Polres Binjai memunculkan harapan baru bagi penuntasan sejumlah perkara yang belum menunjukkan perkembangan, salah satunya dugaan korupsi pengelolaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai.
Kasus yang masih berada pada tahap penyelidikan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Binjai itu hingga kini belum meningkat ke tahap penyidikan, meski sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Dengan dilantiknya AKBP R. Bimo Moernanda sebagai Kapolres Binjai menggantikan AKBP Mirzal Maulana, publik berharap proses hukum terhadap perkara tersebut tidak berhenti di tengah jalan.
Praktisi hukum Ferdinand Sembiring menegaskan pergantian pimpinan tidak boleh menjadi alasan terhambatnya proses penegakan hukum, terlebih perkara tersebut telah diketahui publik.
"Pergantian Kapolres jangan dijadikan alasan untuk menghentikan atau menutupi proses penyelidikan. Publik berhak mengetahui apakah perkara ini masih berjalan atau justru dihentikan," ujar Ferdinand, Minggu (19/7).
Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum atas penanganan dugaan korupsi yang selama ini menjadi perhatian publik.
"Kalau belum ada perkembangan, masyarakat tentu berhak mendesak sekaligus menantang Kapolres yang baru agar mengungkap perkara ini secara terang-benderang," katanya.
Temuan Auditor Jadi Petunjuk Awal
Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan retribusi parkir mencuat setelah adanya temuan auditor terhadap pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2022 hingga 2024. Dalam laporan tersebut disebutkan realisasi penerimaan retribusi parkir tidak mencapai 50 persen dari target sekitar Rp2 miliar.
Menurut Ferdinand, temuan auditor semestinya menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Ia juga menyoroti praktik di lapangan yang disebut tidak disertai pemberian karcis parkir kepada pengguna jasa, padahal karcis merupakan instrumen utama dalam sistem pemungutan retribusi.
