RDP DPRD Dairi: Pedagang Blok A dan B Tolak Normalisasi ILP, Minta Dispensasi Hingga 2030
DAIRI, Sumutpos.Jawapos.com – Polemik rencana normalisasi Iuran Layanan Pasar (ILP) di Pusat Pasar Sidikalang memanas. Pedagang Blok A dan B secara tegas meminta Perusahaan Daerah (PD) Pasar Dairi membatalkan kebijakan tersebut dan tetap memberikan dispensasi pembayaran ILP hingga tahun 2030.
Tuntutan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kabupaten Dairi, Senin (27/7/2026), di ruang sidang paripurna DPRD. Pertemuan mempertemukan perwakilan pedagang dengan jajaran Direksi PD Pasar Dairi untuk mencari jalan keluar atas kebijakan yang menuai penolakan.
RDP dipimpin Ketua Komisi III Carles Tamba didampingi anggota Komisi III Batara Sinaga, Abdul Gafur Simatupang, Henra Sinaga, Joel Simanullang, Agusto Samosir, Fery Sinaga, serta Halim Lumbanbatu.
Dari Pemerintah Kabupaten Dairi hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Junihardi Siregar, Kabag Perekonomian Lipinus Sembiring, jajaran Direksi PD Pasar Dairi yang dipimpin Lumpin Pangaribuan, serta Kepala Bank Sumut Cabang Sidikalang Edy Primsa Brahmana.
Ketua Komisi III membuka ruang seluas-luasnya kepada pedagang untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap kebijakan normalisasi ILP.
Mewakili pedagang, Ferdinan Sihaloho, Romauli Purba, dan Eppen Sitanggang meminta Direksi PD Pasar mencabut Surat Keputusan yang menjadi dasar pemberlakuan normalisasi ILP hingga tercapai kesepakatan bersama.
Mereka menilai kondisi ekonomi belum memungkinkan untuk kembali membayar ILP secara penuh.
"Kondisi ekonomi sangat sulit. Penjualan sepi. Kadang kami tidak buka kios karena memang tidak ada pembeli," ujar Eppen Sitanggang yang disambut anggukan para pedagang lainnya.
Selain meminta dispensasi diperpanjang hingga 2030, pedagang juga mendesak DPRD meminta Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, menginstruksikan Direksi PD Pasar membatalkan kebijakan tersebut.
