Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

J
Penulis: Juli Rambe❯
RANPERDA: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (30/7/2026). (Dok: Dinas Kominfo Sumut)
RANPERDA: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (30/7/2026). (Dok: Dinas Kominfo Sumut)

Advertisement

 

MEDAN, SUMUT POS- Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama DPRD Sumut menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting bagi Pemprov Sumut untuk melanjutkan proses pengelolaan dan perencanaan anggaran daerah berikutnya.

Advertisement

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (30/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti didampingi para Wakil Ketua DPRD Sumut.

Advertisement

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut atas sinergi dan komitmen dalam menyelesaikan pembahasan Ranperda tersebut hingga mencapai persetujuan bersama.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan perhatian, masukan, serta mencurahkan waktu dan tenaga dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga dapat disepakati bersama," ujar Bobby.

Bobby menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017, Ranperda yang telah disetujui bersama akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Tahapan tersebut merupakan bagian dari proses yang harus dilalui sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Perda.

Menurut Bobby, proses tersebut menjadi tahapan penting agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melanjutkan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta mempersiapkan APBD Tahun Anggaran 2027 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, penyelesaian pembahasan Ranperda tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Advertisement

Artikel Terkait

Bobby Nasution Tetapkan UMP Sumut 2027 Naik Menjadi Rp3,41 Juta

Bobby Nasution Tetapkan UMP Sumut 2027 Naik Menjadi Rp3,41 Juta

Bobby Nasution, menetapkan UMP Sumut 2027 naik menjadi rp3,41 juta. Dia juga meminta agar seluruh bupati dan wali kota se sumut rekomendasi.

Bobby Nasution Minta Foto Gibran Diturunkan dari Kantor Pemerintahan hingga Sekolah

Bobby Nasution Minta Foto Gibran Diturunkan dari Kantor Pemerintahan hingga Sekolah

Bobby Nasution menegaskan bahwa dirinya sudah meminta agar foto Gibran diturunkan dari kantor dan sekolah.

Bobby Nasution Dukung Sufmi Dasco Jadi Cawapres

Bobby Nasution Dukung Sufmi Dasco Jadi Cawapres

Bobby Nasution mendukung Dasco Sufmi untuk menjadi wakil presiden menggantikan Gibran. Selain karena kader Gerindra, juga karena pengalaman.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer