Banggar DPRD Deliserdang Tegur Keras OPD dan BUMD, Dua Kadis Mangkir, Dua Dirut Datang Tanpa Data
LUBUKPAKAM, Sumutpos.jawapos.com– Rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2025 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang diwarnai teguran keras. Penyebabnya, dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menghadiri rapat, sementara dua direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hadir tanpa membawa dokumen pendukung yang dinilai diperlukan untuk pembahasan.
Rapat yang digelar di Wings Hotel, Sabtu (1/8), dipimpin Wakil Ketua DPRD Deliserdang sekaligus Koordinator Banggar, H. Hamdani Syahputra S.Sos., MH, bersama anggota Banggar lainnya.
Dua pejabat yang tidak hadir dalam rapat tersebut yakni Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Rachmadsyah ST serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Syahdin Setia Budi Pane.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bhineka Perkasa Jaya, Deny Reza, dan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Deli, M. Topan Sahroni, hadir dalam rapat. Namun, menurut Banggar, keduanya hanya membawa laporan neraca dan laba rugi tanpa dokumen pendukung lain yang dibutuhkan dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban.
"Dirut Tirta Deli dan Dirut Bhineka Perkasa Jaya hanya membawa laporan neraca dan laba rugi saja," ujar Hamdani, Selasa (4/8).
Baca Juga: Pembunuh Anak di Batang Baruhar Divonis Penjara Seumur Hidup, Tangis Haru Iringi Putusan
Menurut Hamdani, ketidakhadiran sejumlah pejabat serta tidak lengkapnya dokumen yang dibawa BUMD menghambat proses pembahasan laporan keuangan daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Ia bahkan menilai kondisi tersebut mencerminkan kurangnya keseriusan dalam memenuhi fungsi akuntabilitas kepada DPRD sebagai lembaga pengawas.
"Ini laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD selama satu tahun. Kehadiran dan kelengkapan data sangat penting agar pembahasannya berjalan optimal," katanya.
Hamdani juga menyoroti adanya sejumlah agenda rapat koordinasi pemerintah daerah yang berlangsung bersamaan dengan jadwal pembahasan Banggar. Menurutnya, kondisi itu beberapa kali menyebabkan pejabat pemerintah tidak dapat menghadiri rapat DPRD.
Ia mengungkapkan, kejadian serupa sebelumnya juga terjadi dalam pembahasan bersama para camat maupun sejumlah kepala OPD.
