Ismar Komri Desak Pemkab Batu Bara Beri Subsidi untuk Perumda Tirta Tanjung
BATU BARA, Sumutpos.jawapos.com – Persoalan pelayanan air bersih di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan. Ketua DPD Partai Golkar Batu Bara yang juga Ketua Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) DPRD Batu Bara, Ismar Komri, S.S., mendesak Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera mengalokasikan subsidi daerah bagi Perumda Tirta Tanjung sebagai langkah strategis memperbaiki layanan air bersih sekaligus memperkuat kondisi keuangan perusahaan daerah tersebut.
Menurut Ismar, akses terhadap air bersih merupakan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena itu, Pemkab Batu Bara dinilai tidak bisa membiarkan Perumda Tirta Tanjung berjuang sendiri di tengah keterbatasan anggaran dan tingginya biaya operasional.
"Pelayanan air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai setelah hampir 20 tahun berpisah dari Kabupaten Asahan, masyarakat Batu Bara masih belum menikmati layanan air bersih yang layak dari pemerintah daerah," ujar Ismar kepada Sumut Pos, Jumat (7/8), di Limapuluh.
Ia menilai, subsidi daerah menjadi solusi realistis untuk mempercepat pembenahan perusahaan. Dukungan tersebut dapat digunakan memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, hingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Punya Landasan Hukum
Ismar menegaskan, pemberian subsidi kepada perusahaan penyedia air minum bukanlah kebijakan yang bertentangan dengan aturan. Sebaliknya, langkah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
Ia mengacu pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, regulasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan pelayanan dasar, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Ismar juga mengingatkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa air merupakan sumber daya yang dikuasai negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
