MPC Pemuda Pancasila Dairi Siap Kawal Kepemimpinan dan Kinerja Bupati Vickner Sinaga
DAIRI, Sumutpos.jawapos.com-Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC-PP) Kabupaten Dairi menyatakan kesiapan mengawal kepemimpinan serta kebijakan pembangunan Bupati Dairi Vickner Sinaga. Dukungan tersebut diberikan seiring penilaian organisasi bahwa roda pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan di tengah berbagai tantangan.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Dairi, Bernad Malau, saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Dairi dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Bernad juga menyoroti pemberitaan mengenai kondisi kesehatan Bupati Vickner Sinaga. Menurutnya, kondisi fisik yang terlihat dalam sejumlah kesempatan tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan seseorang menjalankan tugas pemerintahan.
Ia menilai, sejauh yang diamatinya, aktivitas pemerintahan tetap berjalan dan Bupati masih menjalankan sejumlah agenda kedinasan.
“Kami lihat Bupati Vickner Sinaga bisa melaksanakan tugas sebagai Bupati. Tidak ada kendala. Semua kegiatan pemerintahan bisa diikuti dan dihadiri. Jadi salahnya di mana?” ujar Bernad.
Menurut dia, Vickner masih terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari seremoni pemerintahan, memimpin rapat, kunjungan lapangan hingga memantau pekerjaan pembangunan fisik, termasuk infrastruktur jalan.
Bahkan, pada Jumat (14/8/2026), Vickner disebut masih menghadiri Sidang Paripurna DPRD Dairi untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo.
“Sehingga kami menilai dengan kondisi kesehatan Bupati seperti itu, kinerja tidak menurun. Bupati terus berusaha melakukan yang terbaik untuk kemajuan Dairi,” katanya.
Soroti Program Pendidikan dan Investasi
Bernad juga menyebut sejumlah agenda penting yang dihadiri langsung oleh Vickner Sinaga. Di antaranya pemberian beasiswa pendidikan S2 serta pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi fisik seorang kepala daerah tidak dapat menjadi satu-satunya parameter dalam menilai kinerja pemerintahan.
