MEDAN, SUMUT POS- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menginisiasi Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh Sumatera Utara sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi daerah.
Program berskala provinsi ini dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Biro Perekonomian Setdaprov Sumut.
“Gerakan Pangan Murah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat inflasi dan Indeks Perubahan Harga (IPH) yang tinggi,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung, Jumat (28/8/2026).
Fariz menjelaskan, melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 500.1.2.1/7083 Tahun 2026, seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat Sumut.
Sebagai persiapan pelaksanaan di lapangan, Pemprov Sumut telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan seluruh Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Sumut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah penting dalam menyatukan data pasokan, memetakan wilayah rentan, memperkuat koordinasi jalur distribusi pangan, serta bersama-sama menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan di daerah,” kata Fariz.
Pelaksanaan GPM tahap awal dijadwalkan pada 27, 28, dan 31 Agustus 2026. Selanjutnya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara rutin pada September hingga Desember 2026 sebanyak empat kali dalam sebulan.
Berbagai komoditas pangan pokok akan dihadirkan dengan harga terjangkau, mulai dari beras SPHP, beras medium dan premium, Minyak Kita, cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, jagung, hingga ikan dencis.
Pelaksanaan GPM juga melibatkan perangkat daerah terkait, Perum Bulog, distributor, pelaku usaha pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Sumatera Utara, Pematangsiantar, dan Sibolga.
