NasDem Dorong RDP CSR Karo Dipercepat, Golkar Masih Bungkam soal Pansus
KARO, Sumutpos.jawapos.com – Polemik pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Karo memasuki babak baru. Di tengah desakan sejumlah fraksi DPRD Karo agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus), Partai NasDem memilih mendorong agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan segera digelar untuk mengurai persoalan tersebut secara lebih terang.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Karo, Hendri Mayanta Tarigan, S.E., M.M., menilai RDP lanjutan penting untuk meminta penjelasan secara menyeluruh dari perusahaan-perusahaan yang menyalurkan dana CSR, termasuk pihak yang berkaitan dengan program maupun penerima manfaat.
“Partai NasDem mendukung RDP lanjutan dan di situ akan kita lihat hasilnya,” ujar Hendri.
Menurutnya, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana CSR perlu dihadirkan dalam forum tersebut. Tidak hanya perusahaan pemberi CSR, tetapi juga pihak sekolah atau yayasan yang disebut menerima manfaat dari program tersebut.
Langkah itu dinilai penting agar setiap informasi yang berkembang di ruang publik dapat diuji melalui penjelasan langsung dari pihak-pihak terkait.
Sebelumnya, dalam RDP DPRD Karo bersama sejumlah elemen masyarakat pada 31 Agustus 2026, muncul sejumlah pertanyaan mengenai pengelolaan dana CSR tahun 2025 yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp4,4 miliar.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah informasi mengenai alokasi sekitar Rp2 miliar untuk beasiswa bagi 10 siswa di salah satu sekolah di Medan.
Besarnya nilai tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan: apa dasar hukumnya, bagaimana mekanisme pengalokasiannya, siapa yang mengusulkan, serta bagaimana pertanggungjawaban atas penggunaannya.
Bagi NasDem, pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab terlebih dahulu melalui forum resmi DPRD sebelum menentukan langkah lanjutan.
