Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi A DPRD Sumut RDP Soal Penggusuran Bioskop Ria Binjai, PT AIJ Diminta Bertanggung Jawab

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Anggota Komisi A DPRD Sumut, HM Yusuf saat menggelar RDP dengan korban penggusuran Bioskop Ria Binjai. (Istimewa/Sumut Pos)
Anggota Komisi A DPRD Sumut, HM Yusuf saat menggelar RDP dengan korban penggusuran Bioskop Ria Binjai. (Istimewa/Sumut Pos)

Advertisement

 

BINJAI, Sumutpos.jawapos.com – Polemik penggusuran di kawasan Bioskop Ria Binjai bergulir ke DPRD Sumatera Utara. Komisi A DPRD Sumut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas pengosongan bangunan sekaligus tuntutan kerugian material yang disampaikan keluarga Ramlah.

RDP digelar setelah Anggota Komisi A DPRD Sumut HM Yusuf mendengar langsung keluhan Ramlah, warga Kota Binjai yang mengaku telah menempati areal Bioskop Ria selama puluhan tahun.

Advertisement

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Ucok Aang itu mengatakan, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan penggusuran atau pembongkaran bangunan. Ada persoalan kerugian material yang menurut keluarga Ramlah perlu mendapat perhatian.

“Dalam RDP ini, dihadiri perwakilan PT AIJ, Satpol PP Provinsi Sumut dan keluarga Ramlah, beserta dua orang perwakilan keluarganya,” ungkap Ucok Aang di Binjai, Kamis (10/9/2026).

Advertisement

Menurut dia, salah satu poin penting yang mengemuka dalam rapat adalah tanggung jawab PT AIJ terhadap kerugian bangunan yang selama puluhan tahun disebut dimiliki dan dikuasai keluarga Ramlah.

“Salah satu poin yang mengemuka dalam RDP bahwa PT AIJ bertanggung jawab atas kerugian bangunan keluarga Ramlah,” bebernya.

Ucok Aang menilai, lamanya keluarga Ramlah menempati kawasan tersebut juga menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan. Karena itu, kasus tersebut perlu dilihat secara utuh, bukan sekadar sebagai proses pengosongan lahan atau pembongkaran bangunan.

“Persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai pengosongan semata atau pembongkaran bangunan. Sebaliknya, hal ini harus dipandang dengan melihat kerugian yang terjadi,” tegasnya.

Di sisi lain, keluarga Ramlah menyampaikan keberatan atas pembongkaran bangunan yang selama ini mereka tempati. Ramlah mengatakan, bangunan tersebut merupakan hasil jerih payah keluarganya selama puluhan tahun.

“Bangunan itu hasil jerih payah keluarga selama puluhan tahun,” kata Ramlah.

Advertisement
Editor : Johan Panjaitan

Artikel Terkait

45 SPPG Kena Suspend, Komisi E DPRD Sumut Tegaskan Masih Banyak yang Harus Dibenahi

45 SPPG Kena Suspend, Komisi E DPRD Sumut Tegaskan Masih Banyak yang Harus Dibenahi

Anggota DPRD Sumut, Hendra Cipta mengatakan bahwa 45 sppg kena suspemd menunjukkan pelayanan belum maksimal.

Komisi E DPRD Sumut Minta Kepala SPPG di Karo Dicopot Usai Kasus Keracunan MBG

Komisi E DPRD Sumut Minta Kepala SPPG di Karo Dicopot Usai Kasus Keracunan MBG

Anggota dprd sumut, M Subandi meminta agar kepala dapur mbg yang telah menyalurkan makanan ke SMAN 1 Berastagi untuk dipecat.

Komisi D DPRD Sumut Desak APH Selidiki Keberadaan Batang Pohon Hasil Penebangan Proyek BRT

Komisi D DPRD Sumut Desak APH Selidiki Keberadaan Batang Pohon Hasil Penebangan Proyek BRT

Anggota DPRD Sumut, Hasyim mempertanyakan kemana batang pohon hasil penebangan akibat brt.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer