MEDAN, SUMUT POS- Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Hendra Cipta, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap jajaran Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang dinilai bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya KPPG Kabupaten Karo dan KPPG Medan.
Desakan tersebut disampaikan Hendra menyusul kembali puluhan siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kabupaten Karo, yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan dalam program MBG.
Menurut Hendra, kejadian yang kembali terjadi di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa persoalan pengawasan dalam pelaksanaan MBG tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden biasa.
Hendra menilai kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengevaluasi kinerja pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengawasan program di tingkat daerah.
"Saya kira harus ada tindakan tegas. Kalau sudah berulang seperti ini, KPPG Karo harus dievaluasi dan kalau memang terbukti lalai dalam menjalankan tugas pengawasan, harus dicopot," tegas Hendra saat memberikan keteranganya kepada Sumut Pos, Selasa (15/9/2026).
Ia juga meminta BGN tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Menurutnya, tanggung jawab pengawasan juga harus diarahkan kepada jajaran yang memiliki tugas memastikan standar keamanan pangan dan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan.
"Jangan hanya dapurnya yang disalahkan atau ditangguhkan. Pengawasnya juga harus bertanggung jawab. Kalau pengawasan berjalan dengan baik, kejadian seperti ini seharusnya bisa dicegah," ujarnya.
Hendra bahkan meminta evaluasi tidak berhenti pada KPPG Karo. Menurutnya, BGN perlu melihat kinerja pengawasan di wilayah yang lebih luas, termasuk KPPG Medan dan jajaran BGN Sumut yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.
"Kalau ada persoalan berulang, bukan hanya Karo yang harus dievaluasi. KPPG Medan dan jajaran BGN di Sumatera Utara juga harus diperiksa sejauh mana pengawasannya berjalan," katanya.
