SUMUT POS- Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA) kembali dilakukan melalui operasi gabungan di kawasan Medan Glugur, Senin (21/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu menemukan dan mengamankan tiga WNA asal Vietnam yang diduga bekerja di lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang terdaftar.
Operasi gabungan ini melibatkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu bersama Polrestabes Medan, BAIS TNI Sumut, Kodim Medan, Disnaker Kota Medan, dan Bakesbangpol Kota Medan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah bersama dalam melakukan pemantauan kondisi lapangan.
Sebelum bergerak ke lapangan, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Muhammad Firman Akhsani, memberikan briefing kepada anggota terkait pelaksanaan operasi gabungan. Koordinasi kondisi lapangan kemudian dilakukan pada pukul 10.00 WIB sebelum tim bergerak menuju kawasan Medan Glugur sekitar pukul 10.30 WIB.
Setibanya di lokasi, tim operasi gabungan melakukan pemeriksaan di area proyek dan menemukan tiga WNA asal Vietnam. Ketiganya diketahui berada di lokasi proyek dan kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena terdapat dugaan ketidaksesuaian lokasi kerja dengan RPTKA yang terdaftar. Ketiga WNA tersebut Adalah NVQ, KCL, dan PHS.
Pengamanan dilakukan untuk mendalami keberadaan, aktivitas, serta kesesuaian lokasi kerja mereka dengan dokumen penggunaan tenaga kerja asing yang dimiliki.
Muhammad Firman Akhsani, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, mengatakan temuan tersebut menjadi bagian dari hasil pengawasan lapangan yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih mendalam.
“Kami menemukan tiga WNA asal Vietnam di lokasi proyek dan berdasarkan pemeriksaan awal terdapat dugaan ketidaksesuaian lokasi kerja dengan RPTKA yang terdaftar. Karena itu, ketiganya kami amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan dokumen yang dimiliki,” ujarnya.
