
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT POS- Pengurus Besar Forum Pemuda Peduli Kabupaten Padang Lawas Utara (PB FPP Paluta) menggelar aksi damai, di Kejari Paluta, Selasa (22/9/2026).
Aksi ini dipicu oleh ditemukannya dugaan pelanggaran, nepotisme, dan pengelolaan aset yang tidak optimal pada pelaksanaan kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2022.
Dalam penjelasannya, PB FPP Paluta membeberkan sejumlah temuan dari hasil audit dan penelusuran di lapangan, khususnya terkait penetapan Kelompok Tani Partahian di Desa Handungdung, Kecamatan Portibi.
Mereka menduga adanya praktik nepotisme dalam penetapan kelompok tani penerima bantuan, di mana sejumlah pengurus memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan pejabat yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara.
"Proses identifikasi calon penerima/calon lokasi (CP/CL) serta verifikasi dinilai tidak dilaksanakan secara optimal oleh tim teknis, sehingga memicu persoalan dan kecemburuan di tengah masyarakat," ujar perwakilan massa aksi.
Selain dugaan nepotisme pada penetapan penerima bantuan, PB FPP Paluta juga menyoroti pemanfaatan sarana dan prasarana UPPO TA 2022 yang tidak tepat guna.
Seperti bantuan ternak yang tidak ditempatkan atau dikelola sebagaimana mestinya, termasuk kondisi lahan kandang komunal dan rumah kompos yang dinilai perlu dievaluasi ketepatan peruntukannya.
Ada juga mesin UPPO yang tidak berfungsi secara optimal, kendaraan roda tiga yang belum dilengkapi dokumen resmi, serta fasilitas bak fermentasi yang tidak difungsikan sesuai peruntukannya.
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan tujuan utama program UPPO, yakni mendukung pengolahan limbah organik menjadi pupuk organik guna meningkatkan perekonomian petani penerima manfaat.



