BINJAI, SUMUT POS- Proses pemilihan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) periode 2026-2034 di Mancang, Kecamatan Selesai, mendapat sorotan, Kamis (24/9/2026). Calon Anggota BPD dari Dusun Melati, Herman menuding, proses pemilihan berjalan tidak terbuka dan bahkan cacat hukum.
Herman juga diduga dipaksa mundur oleh panitia pemilihan. Dia mengungkapkan alasan pemilihan BPD berjalan tidak terbuka dan baru mengetahui dua hari jelang berakhirnya pendaftaran.
"Sebenarnya pendaftaran dibuka sejak 26 Agustus sampai 8 September 2026. Tapi saya tauhnya pada tanggal 7-8 September 2026," ujar Herman di Binjai, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga: Pemko Binjai Santuni Korban Kecelakaan Kerja
Dia menambahkan, ketua panitia pemilihan Anggota BPD mendatanginya dan diduga berujar harus mengalah pada Kamis (17/9/2026). "Bahasa saya harus mengalah ini berasal dari Pak Camat," ujar Herman.
"Sabtu (19/9/2026), kepala dusun menemui saya ke rumah dan mengatakan hal itu juga, bahwa saya harus mengalah. Saya tanya juga kepada kepala dusun, mengalah yang bagaimana. Tapi saya tegaskan, saya gak mau mengalah," sambung Herman.
Dugaan tidak terbuka proses pemilihan Anggota BPD Mancang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kian terang benderang. Senin (21/9/2026), Herman menerima surat yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD bahwa dinyatakan gugur dan tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya.
"Dalam surat itu tertulis, saya gugur karena kouta minimal 30 persen keterwakilan perempuan untuk keanggotaan BPD telah terpenuhi oleh peserta lain berdasarkan hasil peringkat/seleksi yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sesuai dengan regulasi dan mekanisme pengisian keanggotaan BPD yang berlaku," kata Herman.
"Saya tetap tidak terima. Karena bagaimana kouta ini bisa sedemikian di desain bisa mencukupi," sambungnya.
Dia juga menduga, digugurkan karena ada intervensi dari kepala desa. Alasannya, kepala desa diduga sudah menentukan orang-orang yang mengisi Anggota BPD.
