
KARO, SUMUT POS- Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pembuatan profil desa dan website di Kabupaten Karo.
Dalam putusan PK Nomor 5121 PK/Pid.Sus/2026 yang diputus pada Jumat (11/9), majelis hakim agung menyatakan Amry KS Pelawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan penuntut umum.
Majelis hakim juga membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2025/PN Medan tanggal 18 Februari 2026.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan PK Amry KS Pelawi, membatalkan putusan PN Medan tersebut, kemudian mengadili kembali perkara tersebut.
Hasilnya, Amry dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum. MA selanjutnya membebaskan Amry dari seluruh dakwaan serta memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
Majelis juga memerintahkan agar Amry dibebaskan seketika. Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim agung yang diketuai Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum., dengan anggota H. Arizon Megajaya, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada MA, serta Ainal Mardiah, S.H., M.H.
Dalam memutus perkara tersebut, majelis mempertimbangkan sejumlah dokumen perkara, di antaranya tuntutan pidana penuntut umum Kejaksaan Negeri Karo tanggal 4 Februari 2026, putusan PN Medan tanggal 18 Februari 2026, serta permohonan dan memori PK yang diajukan penasihat hukum Amry.
Permohonan PK tersebut diajukan terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang sebelumnya telah menjatuhkan putusan terhadap Amry dalam perkara tersebut. Amry Pertimbangkan Langkah Hukum
Menanggapi putusan MA tersebut, Amry KS Pelawi menyampaikan rasa syukurnya karena permohonan PK yang diajukannya dikabulkan.

