Ini Langkah BPBD Sumut Antisipasi Puncak Musim Hujan Oktober-November
MEDAN, SUMUT POS- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Oktober hingga November 2026.
Kepala BPBD Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, mengatakan bahwa potensi bencana yang harus diantisipasi tidak hanya banjir, tetapi juga tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, hingga gelombang tinggi di wilayah pesisir.
“Berdasarkan rilis prediksi puncak musim hujan dan rekomendasi BMKG Wilayah I Medan, ada sejumlah langkah strategis dan operasional yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah untuk menghadapi puncak musim hujan 2026/2027,” ujar Tuahta saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Rabu (21/10/2026).
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah penerbitan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Utara tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Hujan Oktober-November. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara sebagai pedoman dalam meningkatkan kesiapsiagaan di daerah masing-masing.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengaktifkan atau meningkatkan kesiapsiagaan posko bencana hidrometeorologi. Penguatan posko diperlukan agar pemantauan kondisi cuaca, perkembangan situasi di lapangan, serta koordinasi penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
“Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh jajaran terkait mengetahui perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Posko kesiapsiagaan juga harus dipastikan aktif sehingga apabila terjadi kondisi darurat, langkah penanganan bisa segera dilakukan,” demikian arahan dalam rekomendasi kesiapsiagaan tersebut.
Langkah berikutnya adalah meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui data serta peta wilayah rawan bencana. Pemutakhiran ini diperlukan agar upaya pencegahan dan penanganan dapat diarahkan ke lokasi yang memiliki risiko paling tinggi.
Pemutakhiran peta rawan bencana diharapkan menjadi dasar dalam menentukan lokasi penempatan personel, peralatan, logistik, jalur evakuasi, serta kebutuhan penanganan darurat lainnya.
Pada sektor kebencanaan, BPBD kabupaten dan kota perlu memastikan kesiapan personel, peralatan operasional, logistik, tenda darurat, perahu karet, serta jalur dan lokasi evakuasi warga. Kesiapan tersebut penting untuk mendukung proses penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat apabila terjadi bencana.
