Plt Bupati Tiorita Perkuat Integritas Pemerintahan, Pelayanan Publik Berkualitas
LANGKAT, Sumutpos.jawapos.com- Pelaksana Tugas Bupati Langkat Tiorita br Surbakti SH, memperkuat komitmen wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kewenangan dan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab, sehingga pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin di Gedung The Shafire, Stabat, Kamis (22/10/2026). Tema yang diusung: membangun Langkat yang berintegritas dan berdaya saing.
Kegiatan ini diikuti 1.047 peserta dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, kepala sekolah, serta jajaran kejaksaan. Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan memperluas pemahaman hukum dan memperkuat komitmen antikorupsi, hingga ke tingkat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kedatangan Kajati Sumut Muhibuddin beserta rombongan disambut langsung oleh Tiorita, didampingi Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni, Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Asbach beserta jajaran, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril.
Penyambutan berlangsung dengan prosesi pemakaian tanjak sebagai simbol penghormatan dalam adat Melayu, dilanjutkan tari persembahan melayu oleh Sanggar Purnama Entertain Tanjung Pura binaan Plt Bupati Langkat.
Tiorita mengungkapkan apresiasinya dan terima kasih kepada Kajati Sumut atas kesediaannya hadir secara langsung untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan bapak hadir secara langsung untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada kami,” ujarnya.
Menurut Tiorita, sosialisasi ini merupakan kesempatan strategis bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, serta memahami berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dia menegaskan, pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama yang diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pemahaman terhadap aturan.
