Perjelas Penanganan Aduan, Pemkab Paluta, Kejari, dan Polres Teken MoU APIP-APH
PALUTA, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta) memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Kerja sama yang melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Padang Lawas Utara tersebut diarahkan untuk memperjelas mekanisme penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Bupati Paluta, Selasa (27/10/2026), dan dihadiri Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap SSTP MSi, Kepala Kejari Paluta Muhammad Junaidi SH MH, Kapolres Paluta, serta jajaran pejabat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Bupati Reski Basyah menegaskan, koordinasi antara APIP dan APH diperlukan agar setiap pengaduan ditangani secara objektif, profesional, dan proporsional. Melalui mekanisme tersebut, persoalan administratif dapat ditangani melalui pengawasan internal pemerintah, sementara dugaan tindak pidana diproses sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
“Jangan takut bekerja, tetapi jangan sembarangan bekerja. Sepanjang kita bekerja dengan benar, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada alasan untuk ragu dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Reski Basyah.
Menurutnya, kerja sama ini bukan untuk memberikan perlindungan terhadap penyimpangan, melainkan memperkuat kepastian hukum sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Aduan Administratif dan Pidana Harus Ditangani Sesuai Kewenangan
Kepala Kejari Paluta Muhammad Junaidi menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menyatakan, kejaksaan siap mendukung upaya pencegahan melalui pendampingan, konsultasi, dan penyuluhan hukum bagi aparatur pemerintah daerah.
Junaidi menekankan bahwa setiap pengaduan perlu ditelaah berdasarkan substansi dan bukti yang tersedia. Tidak semua laporan terkait penyelenggaraan pemerintahan otomatis mengandung unsur pidana, sehingga penanganannya harus mengacu pada ketentuan dan kewenangan masing-masing lembaga.
Baca Juga: Lebih dari Sekadar Modal, KUPEDES BRI Bantu Pelaku UMKM Besarkan Usaha hingga Buka Lapangan Kerja
“Tidak semua pengaduan mengandung unsur pidana. Sebagian merupakan persoalan administrasi yang dapat diselesaikan lewat pembinaan APIP. Namun, jika ada indikasi pidana, APH akan bertindak sesuai kewenangan,” jelas Junaidi.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Paluta Ir. Hendra Hasan Saleh Siregar ST MM CPRM CGRCS IPP memaparkan, kesepakatan tersebut berlaku selama lima tahun. Ruang lingkupnya meliputi pertukaran informasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta sosialisasi kepada aparatur pemerintahan.
