Perkuat Tata Kelola Pendidikan di Binjai Melalui Jaksa Sahabat Pendidik
BINJAI, Sumutpos.jawapos.com- Kejaksaan Negeri Binjai menggelar penerangan hukum melalui program jaksa sahabat pendidik di Pendopo Umar Baki, Rabu (28/10/2026). Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, turut mengikuti kegiatan tersebut.
Orang nomor dua di Pemerintah Kota Binjai itu juga mengapresiasi Korps Adhyaksa atas ada ya program tersebut. Baginya, hal tersebut dinilai memperkuat tata kelola pendidikan yang lebih baik lagi di Kota Binjai.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Kejari Binjai atas inisiatif menggelar program tersebut. Menurutnya, ini menjadi wadah silaturahmi, komunikasi, sekaligus peningkatan pemahaman hukum bagi para guru dan tenaga kependidikan di Kota Binjai.
Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam membangun sinergi yang baik antara aparat penegak hukum dan dunia pendidikan. "Guru dan tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter serta mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan," kata pria yang akrab disapa Jiji tersebut.
Dia mengingatkan, pentingnya pemahaman hukum bagi para pendidik, agar dapat menjalankan tugas secara profesional, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, para pendidik diharapkan dapat berdiskusi, menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, serta memperoleh pemahaman hukum yang tepat dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Baca Juga: Sengketa Tanah Warisan di Medan Tuntungan, Kuasa Hukum Minta BPN Tunda Pemecahan Sertifikat
Dia berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para guru dan tenaga kependidikan. "Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kerja sama antara Kejaksaan Negeri Binjai dan dunia pendidikan dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik, transparan, dan akuntabel," tukasnya.
Program ini merupakan wujud komitmen Kejari Binjai dalam membangun sinergi dengan insan pendidikan. Melalui program ini, Kejari Binjai juga siap bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk mengedepankan upaya pencegahan, memberikan pendampingan hukum, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan. (ted/han)
