Wabup Adlin Sidak MPP Sergai, 14 Loket dan 109 Layanan Mulai Diuji Coba
PERBAUNGAN, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mulai menguji coba operasional Mal Pelayanan Publik (MPP). Sebanyak 14 loket dengan 109 jenis layanan dari berbagai instansi telah tersedia di pusat pelayanan terpadu yang berlokasi di Kompleks Sergai Replika Istana Sultan Serdang, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan tersebut.
Untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kualitas pelayanan, Wakil Bupati Sergai H. Adlin Tambunan turun langsung meninjau MPP, Kamis (5/11/2026). Dalam kunjungan itu, Adlin tidak hanya memeriksa sarana dan prasarana, tetapi juga melihat kesiapan petugas hingga proses pelayanan kepada masyarakat.
Adlin turut berdialog dengan sejumlah warga yang tengah mengurus dokumen. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh layanan berjalan optimal sebelum MPP diresmikan dan beroperasi secara penuh.
Menurut Adlin, keberadaan MPP harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jangan sampai fasilitas yang dibangun untuk menyederhanakan birokrasi justru tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang memadai.
Ia meminta seluruh petugas menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang cepat dan mudah tanpa membeda-bedakan masyarakat.
"Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat," ujarnya.
Adlin berharap, integrasi berbagai layanan dalam satu lokasi dapat memangkas waktu dan memudahkan masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasi. Dengan demikian, warga tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor instansi hanya untuk menyelesaikan urusan yang berbeda.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sergai, Tri Budi Utama Nasution, menjelaskan bahwa MPP saat ini telah menyediakan 14 loket aktif dengan total 109 jenis layanan.
Meski demikian, operasionalnya masih dalam tahap uji coba. Pemerintah Kabupaten Sergai juga tengah mempersiapkan agenda peresmian yang direncanakan berlangsung secara daring oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada akhir November 2026.
"Untuk saat ini, pelayanan masih dalam tahap uji coba dan belum diresmikan," jelasnya.
