Pemkab dan DPRD Paluta Sepakati KUA-PPAS APBD 2027, Program Prioritas Pembangunan Mulai Dimatangkan

PALUTA, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) bersama DPRD mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Tingkat II di Ruang Rapat Paripurna DPRD Paluta, Kamis (12/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Paluta, Mula Rotua Siregar, didampingi Wakil Ketua I Samsul Bahri Daulay. Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Paluta H. Reski Basyah Harahap, Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Penandatanganan KUA-PPAS tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027. Melalui kesepakatan ini, pemerintah daerah dan DPRD menetapkan arah kebijakan umum serta prioritas alokasi anggaran yang akan menjadi acuan dalam pembahasan anggaran berikutnya.

Baca Juga: Desa Pematang Ganjang Raih Terbaik II Desa Cantik se-Sumut, Adlin Tambunan Ingatkan OPD Jangan Keliru Kelola Data

Lebih dari sekadar agenda administratif, kesepakatan tersebut menjadi ruang penyelarasan antara perencanaan pemerintah daerah dan fungsi penganggaran DPRD. Sinkronisasi kedua lembaga diperlukan agar penggunaan anggaran daerah benar-benar diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

KUA-PPAS juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027. Karena itu, ketepatan menentukan prioritas dan plafon anggaran menjadi faktor penting agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga: Korpri Dambaan FC  Melaju ke Semifinal, Singkirkan Duri FC Lewat Adu Penalti

Dengan disepakatinya dokumen tersebut, Pemkab dan DPRD Paluta diharapkan dapat menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan. Setiap alokasi anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.

Rapat paripurna tersebut turut disaksikan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal di Kabupaten Paluta.(mit/han)