MEDAN, SUMUT POS- Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Yahdi Khoir Harahap, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memperhatikan dan memprioritaskan perbaikan, pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2027.
Menurutnya, meskipun pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumut dengan nilai Rp1,2 triliun sangat mengganggu pembangunan daerah, namun ia menekankan pentingnya optimalisasi sektor-sektor penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya sedang membahas hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur melalui rapat Komisi D bersama beberapa mitra kerjanya dalam meningkatkan pembangunan daerah yang lebih optimal.
“Dalam rapat Komisi D, Kita lebih mengarahkan infrastruktur strategis seperti jalan provinsi membutuhkan peningkatan agar lebih baik dan mantap sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” ucap Yahdi Khoir, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, selain jalan, pembangunan infrastruktur yang sangat menyentuh kebutuhan masyarakat yakni pada sektor pertanian. Pasalnya, hal itu disampaikan politisi Partai Amanat Nasional itu sebagai bentuk wujud keselarasan program prioritas ketahanan pangan ataupun asta cita Presiden Prabowo.
“Di bidang infrastruktur pertanian, perbaikan maupun pembangunan irigasi merupakan salah satu solusi meningkatkan pendapatan maupun peningkatan hasil pangan. Begitu juga pada normalisasi maupun pemeliharaan sungai yang menjadi tanggung jawab provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut itu menyampaikan bahwa pada sektor perhubungan, ada beberapa pengawasan dan dorongan yang menjadi perhatian serius bagi Komisi D.
“Di Perhubungan, program bus rapid transit (BRT) menjadi perhatian serius untuk terus kita awasi proses pembangunannya,” katanya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pada 2027 nantinya, Pemerintah Provinsi Sumut akan menghadirkan bus perintis yang sifatnya subsidi dari APBD Sumut untuk membantu antar jemput para pelajar di tingkat daerah yang membutuhkan.
