Fraksi PDIP DPRD SU Desak Ranperda Kepemudaan Berbasis Prestasi Bukan Nepotisme

MEDAN, SUMUT POS- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mendesak agar Ranperda tentang kepemudaan menjamin sistem pembinaan dan penghargaan bagi generasi muda yang benar-benar berbasis prestasi, kompetensi, dan kemampuan, bukan kedekatan maupun nepotisme.
Regulasi tersebut harus menjadi instrumen nyata dalam melahirkan pemuda yang berkarakter, mandiri, kreatif, berprestasi, serta memiliki wawasan kebangsaan.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Jonatan Tarigan kepada wartawan, Kamis (19/11/2026) di DPRD Sumut mengutip tanggapan fraksinya terhadap pendapat Gubernur Sumut atas Ranperda inisiatif DPRD Sumut tentang Kepemudaan dalam rapat paripurna dewan, Rabu (18/11/2026).
Jonatan menegaskan, pendataan dan penetapan pemuda berprestasi harus memiliki kriteria serta standar penilaian yang jelas dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Dengan demikian, penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan pencapaian, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu.
Menurutnya, proses pemberian penghargaan harus berlangsung secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan multitafsir, kecemburuan, maupun konflik di kemudian hari. Karena itu, PDIP mendukung penambahan materi monitoring pemuda berprestasi dan pemberian apresiasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi untuk terus berkarya.
Selain sistem penghargaan, Fraksi PDIP mendorong agar Ranperda mengakomodasi program penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan, pembentukan sentra pemuda sebagai wadah kreativitas di setiap kabupaten/kota, serta pengaturan batasan usia pemuda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jonatan yang juga anggota dewan Dapil Langkat dan Binjai itu menilai, Sumut membutuhkan regulasi kepemudaan yang tidak sekadar mengatur aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berinovasi serta mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah.
Untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran, Fraksi PDIP meminta pembahasan Ranperda melibatkan organisasi kepemudaan secara luas melalui konsultasi publik. Keterlibatan pemuda dinilai penting agar aturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi generasi muda.
Fraksi PDIP pada prinsipnya menyepakati penyempurnaan Ranperda sesuai masukan Gubernur, termasuk penyesuaian dasar hukum, ketentuan perundang-undangan, serta teknik penyusunan produk hukum daerah.



