
SUMUT POS- Ketepatan data menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.
Sebab, kebijakan yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin tidak akan mencapai tujuannya apabila kelompok penerima manfaat justru ditentukan berdasarkan data yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
Persoalan inilah yang disoroti anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Rapidin Simbolon, dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapidin mengungkapkan adanya ketidaksesuaian pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat yang berdampak langsung terhadap akses warga dalam memperoleh bantuan pemerintah. Ia menemukan masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif mampu justru masuk dalam desil 1, sementara keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi tercatat pada desil 6 dan 7.
Temuan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Dalam praktiknya, klasifikasi yang tidak akurat dapat menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh hak atas berbagai program pemerintah, terutama bantuan pendidikan yang menentukan keberlanjutan masa depan generasi muda.
"Jangan sampai program pemerintah sudah dirancang dengan anggaran yang besar, tetapi masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak bisa mengaksesnya. Kita harus melihat kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata berpedoman pada angka dalam sistem yang ternyata belum sesuai dengan kenyataan di lapangan," kata Rapidin.
Ia menilai, pemerintah perlu menjadikan persoalan ini sebagai agenda evaluasi serius. Pembenahan tidak cukup dilakukan melalui perbaikan teknis, melainkan harus disertai kejelasan mengenai lembaga yang bertanggung jawab terhadap validasi, pemutakhiran, dan pengawasan data kesejahteraan masyarakat.
Rapidin secara khusus meminta agar aspirasi tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara. Ia juga membuka ruang pelibatan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan proses pendataan memiliki dasar metodologi dan mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Bagaimana mungkin kita berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia apabila anak-anak dari keluarga tidak mampu justru kesulitan mendapatkan bantuan pendidikan? Jangan sampai persoalan pendataan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," ujarnya.


