Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fraksi PDIP DPRD Sumut Terima RTRW 2024-2044 Jadi Perda, Beri Berbagai Catatan

J
Penulis: Juli Rambe❯
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Paltak Siburian. (Dok: Fraksi PDIP Sumut)
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Paltak Siburian. (Dok: Fraksi PDIP Sumut)

Advertisement

 

MEDAN, SUMUT POS- Perusakan kawasan hutan Gunung Sibayak melalui pengalihan fungsi jalur evakuasi pendakian menjadi arena kendaraan trail menjadi sorotan serius Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara. 

Praktik tersebut dinilai bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan hutan serta keselamatan masyarakat.

Advertisement

Karena itu, Fraksi PDIP mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperketat pengawasan kawasan lindung dan memastikan setiap pemanfaatan ruang berjalan sesuai peruntukannya. 

Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Paltak Siburian, saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2044 dalam sidang paripurna DPRD Sumut, Jumat (20/11/2026).

Advertisement

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDIP menyatakan menerima Ranperda RTRW tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, persetujuan itu disertai sejumlah catatan kritis, terutama menyangkut perlindungan kawasan hutan, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, penyelesaian konflik agraria, serta jaminan keadilan dalam pemanfaatan ruang.

"Kasus kerusakan kawasan Gunung Sibayak harus menjadi peringatan serius. Kawasan hutan dan jalur evakuasi pendakian tidak boleh dialihfungsikan menjadi arena kegiatan yang bertentangan dengan peruntukannya. Setiap aktivitas harus tunduk pada ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan," tegas Paltak.

Ia menekankan, kawasan Gunung Sibayak memiliki fungsi ekologis yang penting dan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai ruang untuk kepentingan kegiatan tertentu. Kerusakan vegetasi, pembukaan jalur tanpa pengendalian, serta aktivitas kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan karakter kawasan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, memperbesar risiko erosi dan kerusakan tanah, serta mengancam kelestarian kawasan hutan.

Selain persoalan Gunung Sibayak, Fraksi PDIP menyoroti semakin besarnya tekanan terhadap lahan pertanian produktif akibat perubahan peruntukan lahan. Alih fungsi sawah menjadi kawasan permukiman, industri maupun perkebunan harus dikendalikan secara ketat karena dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan daerah.

"Lahan pertanian bukan semata-mata aset ekonomi, melainkan basis produksi pangan dan bagian penting dari sistem ketahanan serta kedaulatan pangan daerah," ujar Paltak.

Advertisement

Artikel Terkait

HPI-Relawan Pink Dampingi Gubsu Sidak Gunung Sibayak

HPI-Relawan Pink Dampingi Gubsu Sidak Gunung Sibayak

Bobby Nasution menyebut perbuatan yang dilakukan di Gunung Sibayak seperti 'kurang ajar' saat sidak didampingi HPI Karo.

Bobby Nasution Minta Laporan Teknis kepada Kepolisian Terkait Adanya Alat Berat dan Motor Trail di Sibayak

Bobby Nasution Minta Laporan Teknis kepada Kepolisian Terkait Adanya Alat Berat dan Motor Trail di Sibayak

Bobby Nasution merasa kecewa karena adanya motor trail sekaligus kegiatan motor trail di Gunung Sibayak saat tutup.

Viral, Video Alat Berat di Gunung Sibayak

Viral, Video Alat Berat di Gunung Sibayak

Viral video ada alat berat di gunung sibayak. DLHK Sumut tegaskan untuk jalur pendakian dan keselamatan pendaki.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer