BINJAI,Sumutpos.jawapos.com-Harapan pedagang dan masyarakat terhadap perbaikan jalan di seputaran Pasar Tavip harus kembali tertunda. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai memastikan ruas jalan tersebut tidak menjadi prioritas perbaikan pada tahun anggaran 2026 karena tidak lagi tertampung dalam perencanaan.
Padahal, proyek dengan nilai sekitar Rp1,9 miliar itu sempat masuk dalam Perubahan APBD 2025 dan bahkan telah tayang di LPSE Kota Binjai. Namun, pelaksanaannya batal karena keterbatasan waktu menjelang akhir tahun anggaran.
Kepala Dinas PUTR Binjai, Wahyu Umara, membenarkan hal tersebut.
“Memang sudah pernah masuk dalam anggaran P-APBD 2025, namun karena waktu yang sangat minim di akhir tahun, kegiatan tidak dapat dilaksanakan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).
Untuk tahun 2026, lanjutnya, anggaran perbaikan jalan seputaran Pasar Tavip tidak lagi ditampung dalam APBD murni. Pihaknya akan mencoba mengusulkannya kembali pada Perubahan APBD 2026.
Skala Prioritas di Tengah Keterbatasan Fiskal
Wahyu mengakui, kondisi keuangan daerah menjadi kendala utama dalam pemerataan perbaikan infrastruktur jalan. Dengan fiskal yang terbatas, pemerintah harus menetapkan skala prioritas.
“Kita memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan rusak segera diperbaiki. Namun dengan keterbatasan anggaran 2026, perbaikan dilakukan bertahap berdasarkan prioritas,” katanya.
Dinas PUTR menetapkan delapan ruas sebagai titik prioritas pemeliharaan, yakni:
Jalan Soekarno-Hatta hingga Tengku Amir Hamzah (kawasan Tugu),
Jalan Perintis Kemerdekaan,
Jalan Imam Bonjol (Binjai Kota),
Jalan Pandega,
Jalan Candra Kirana,
Jalan Aipda Radiman,
Jalan Samanhudi,
Jalan Ikan Tenggiri.
Pemeliharaan ditargetkan mulai awal Maret 2026. Saat ini, tahap persiapan teknis tengah dilakukan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Kita targetkan minggu depan atau awal Maret sudah mulai pelaksanaan di beberapa ruas prioritas,” jelasnya.
Menanti Realisasi Dana Transfer
Dinas PUTR juga membuka peluang tambahan program perbaikan apabila pencairan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) terealisasi sesuai rencana. Jika dana tersebut masuk, cakupan pembangunan dan perbaikan jalan berpotensi diperluas.
Meski demikian, keputusan tidak memprioritaskan jalan Pasar Tavip tetap memunculkan pertanyaan publik, mengingat kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi yang setiap hari dilalui pedagang dan pembeli.
Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Namun bagi masyarakat sekitar Pasar Tavip, komitmen itu kini kembali diuji oleh waktu—dan anggaran.(ted/han)
Editor : Johan Panjaitan