sumutpos.jawapos.com - Kisah penumpang yang kehilangan hak terbang karena terlambat beberapa menit kembali menjadi sorotan. Di sisi lain, besaran kompensasi bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan dinilai belum sebanding dengan kerugian yang mereka alami.
Melansir Instagram @rumpi_gosip, Jumat (7/8/2026), Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan kebijakan kompensasi keterlambatan penerbangan yang menurutnya masih terlalu kecil dibandingkan dampak yang harus ditanggung penumpang.
Dalam sidang pada Selasa (4/8/2026), Saldi menilai pemberian kompensasi berupa uang Rp300 ribu, makanan ringan, atau air mineral belum mencerminkan perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan.
“Ini kan menjadi tidak masuk akal kalau kompensasi itu hanya diberikan Rp300.000 atau hanya diganti dengan kue saja, makanan ringan atau air mineral saja,” ujarnya.
Menurut Saldi, keterlambatan penerbangan dapat menimbulkan kerugian lebih besar bagi penumpang, mulai dari kehilangan jadwal penting, biaya tambahan perjalanan, hingga risiko batalnya agenda pekerjaan atau kepentingan pribadi.
Ia meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan nilai kompensasi bagi penumpang yang terdampak keterlambatan penerbangan. Selain itu, pemerintah juga diminta menjelaskan sejauh mana pengawasan terhadap maskapai dalam memenuhi hak-hak konsumen.
Baca Juga: Masif Ungkap Kasus, Satresnarkoba Polres Langkat Selamatkan Ribuan Jiwa dari Penyalahgunaan Narkotik
“Kepada pemerintah, apa yang bapak lakukan kontrol terhadap persoalan-persoalan yang seperti ini, jadi yang seperti ini tidak bisa diukur dengan uang yang Rp300 ribu loh, pak,” kata Saldi.
Saldi juga mengingatkan agar maskapai tidak hanya berpegang pada aturan teknis yang tertuang dalam peraturan menteri sebagai alasan telah memenuhi kewajiban perlindungan konsumen.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan keseimbangan antara kepentingan industri penerbangan dan hak masyarakat sebagai pengguna jasa.
