sumutpos.jawapos.com - Jagat media sosial dihebohkan dengan kemunculan kanal bertajuk MBG TV yang mengklaim akan mengudara di 13 provinsi. Kanal tersebut disebut-sebut menjadi media sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dikabarkan menjangkau sejumlah wilayah melalui jaringan televisi serta platform digital.
Nama “MBG” yang identik dengan program pemerintah membuat banyak warganet mengira kanal tersebut merupakan bagian resmi dari negara. Dilansir dari Instagram @pandemictalks, Jumat (27/2/2026), informasi yang beredar menyebutkan MBG TV akan fokus pada edukasi gizi, ketahanan pangan, serta publikasi kegiatan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis.
Namun, klarifikasi tegas datang dari Badan Gizi Nasional. Melalui pernyataan resminya, lembaga tersebut menyatakan tidak memiliki hubungan apa pun dengan MBG TV.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kemunculan MBG TV bukanlah inisiatif resmi lembaganya. Ia menyebut kanal tersebut merupakan inisiatif pihak luar dan tidak berada di bawah koordinasi maupun pengawasan BGN. Dengan demikian, BGN tidak bertanggung jawab atas isi maupun aktivitas siaran yang dilakukan oleh kanal tersebut.
BGN juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada permohonan kerja sama atau perizinan resmi yang diajukan terkait penggunaan nama program tersebut. Pihaknya mengingatkan bahwa setiap pihak yang ingin menggunakan atau mengaitkan diri dengan program pemerintah wajib melakukan koordinasi dan memperoleh izin resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Viralnya MBG TV langsung menuai beragam komentar dari netizen. Sebagian mengaku sempat mengira kanal tersebut benar-benar milik pemerintah.
“Kirain resmi dari negara, soalnya pakai nama MBG,” tulis seorang warganet di kolom komentar.
“Kalau bukan program resmi, kenapa berani klaim tayang di 13 provinsi?” komentar netizen lainnya.
Ada pula yang meminta pemerintah bertindak tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan nama program. “Harus ada klarifikasi cepat seperti ini supaya masyarakat nggak bingung,” tulis akun lainnya.
Di sisi lain, sebagian netizen menilai inisiatif masyarakat untuk mendukung edukasi gizi sebenarnya hal positif, namun tetap harus dilakukan dengan mekanisme yang benar. “Kalau niatnya baik, tetap harus izin dan transparan,” ujar seorang pengguna media sosial.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi informasi, terutama yang berkaitan dengan program pemerintah. Penggunaan nama yang menyerupai atau identik dengan kebijakan resmi negara berpotensi menimbulkan asumsi publik yang keliru apabila tidak disertai kejelasan legalitas dan koordinasi dengan lembaga terkait.(lin)
Editor : Redaksi