MEDAN, SUMUT POS - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumatera Utara, Naslindo Sirait, menegaskan bahwa Gubernur Sumatera Utara sangat fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya, pengembangan UMKM menjadi kunci dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Sumut, mengingat 99 persen pelaku usaha di provinsi ini merupakan UMKM.
Naslindo menyebut, meski jumlah pembiayaan UMKM dari berbagai program sangat melimpah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan dari PNM Mekar, ULaMM, hingga KoinVentura, namun 40 persen UMKM mengaku masih kesulitan mengakses pembiayaan tersebut.
“Persoalannya bukan pada ketersediaan dana, tetapi banyak UMKM belum memiliki legalitas usaha. Ini membuat mereka sulit masuk ke sistem perbankan,” ucapnya saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (19/11/2025).
Ia menambahkan, perbankan membutuhkan legalitas serta pembukuan yang tertata untuk menilai kelayakan kredit pelaku usaha. Banyak UMKM di Sumut belum memiliki laporan pembukuan yang jelas, sehingga sulit dipastikan omzet dan kemampuan membayar mereka.
“Gubernur meminta agar legalitas UMKM dibenahi dan pemerintah memfasilitasi pengurusan izin usaha. Pembukuan mereka juga harus diperkuat agar bisa dinilai oleh perbankan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sumut, lanjut Naslindo, terus melakukan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas manajemen, SDM, pemasaran, hingga pengembangan produk pelaku UMKM agar omzet mereka bertambah dan mampu memenuhi kewajiban pinjaman.
Setelah memiliki legalitas usaha, UMKM difasilitasi untuk mendapatkan literasi keuangan mengenai syarat dan prosedur KUR, termasuk informasi pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga yang sama rendahnya, yakni 6 persen.
“Kami juga punya program business matching yang mempertemukan UMKM dan perbankan agar mereka bisa langsung dinilai dan mendapatkan peluang pembiayaan,” ujarnya.
Hingga Oktober 2025, realisasi KUR di Sumatera Utara mencapai Rp13,4 triliun kepada 327.678 debitur. Tiga sektor terbesar penerima KUR yakni, Pertanian senilai Rp6,2 triliun, Perdagangan senilai Rp5,1 triliun, dan Industri pengolahan senilai Rp389 miliar.
Naslindo berharap porsi KUR untuk sektor industri pengolahan meningkat karena sektor hilirisasi mampu mengangkat nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Untuk penyaluran per wilayah, Deliserdang menjadi yang tertinggi dengan realisasi Rp1,6 triliun, sedangkan Kota Medan senilai Rp1,2 triliun, Simalungunsebanyaj Rp1 triliun, dan Langkat sebesar Rp900 miliar.
Sementara itu, daerah kepulauan masih jauh tertinggal, antara lain, Nias Barat hanya Rp18 miliar, Nias Selatan sekitar Rp62 miliar dan Gunungsitoli sebanyak Rp27 miliar.
Untuk penyaluran KUR perbankan, BRI tetap mendominasi dengan total Rp9,4 triliun, diikuti Bank Mandiri Rp1,9 triliun, dan Bank Sumut Rp411 miliar. Naslindo meminta Bank Sumut meningkatkan porsi penyaluran KUR agar berdampak lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
Ia juga mengingatkan agar dana KUR digunakan secara produktif.
“KUR jangan dipakai untuk kebutuhan konsumtif, tetapi harus benar-benar untuk mengembangkan usaha,” tegasnya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe