KARO, Sumutpos.jawapos.com – Merasa nama baiknya dicemarkan, anggota DPRD Kabupaten Karo, Dra. Lusia Sukatendel, M.Sp., mengadukan persoalan tersebut ke Polres Karo. Polisi telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sebagai bagian dari proses penanganan pengaduan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya.
SP2HP bernomor B/751/X/2026/Reskrim itu diterbitkan pada Rabu (21/10/2026), menyusul pengaduan yang diajukan Lusia melalui kuasa hukumnya, Aslia Robianto Sembiring, SH, MH, pada 12 Oktober 2026.
Baca Juga: Warga Beringin Deli Serdang Ditemukan Tewas, Polisi Selidiki Dugaan Motif Masalah Rumah Tangga
Sebelumnya, Polres Karo telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/509/X/2026/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2026. Dalam proses tersebut, penyelidik juga telah mengundang Lusia untuk memberikan keterangan melalui wawancara klarifikasi.
Kuasa hukum Lusia, Aslia Robianto Sembiring, mengatakan pihaknya telah memperoleh informasi mengenai rencana gelar perkara oleh Polres Karo. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman atas pengaduan yang disampaikan kliennya.
Menurut Robianto, pengaduan itu berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dalam sebuah peristiwa di gedung DPRD Kabupaten Karo. Ia menyebut dugaan tersebut melibatkan sekelompok orang.
Namun, kronologi lengkap peristiwa, identitas pihak-pihak yang diduga terlibat, serta fakta hukum yang mendasari pengaduan tersebut masih perlu didalami oleh penyelidik. Hingga kini, belum ada kesimpulan akhir mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara tersebut.
Penerbitan SP2HP sendiri merupakan bentuk pemberitahuan kepada pelapor mengenai perkembangan penanganan pengaduan. Dokumen tersebut belum dapat dimaknai sebagai penetapan bahwa dugaan pencemaran nama baik telah terbukti.
Bantah Intervensi Dana Koperasi
Di tengah bergulirnya pengaduan tersebut, nama Lusia sebelumnya juga menjadi sorotan terkait tudingan dugaan penggelapan dana koperasi. Ia membantah telah mengintervensi pengelolaan keuangan kelompok koperasi di desa.
Lusia menjelaskan, keterlibatannya dalam Koperasi Mega Gotong Royong bertujuan membantu menjaga keberlangsungan keuangan koperasi, terutama ketika sejumlah kelompok menghadapi persoalan likuiditas.
Baca Juga: Kejari Nisel Awasi Revitalisasi Sekolah, Cegah Penyimpangan Anggaran dan Masalah Hukum
“Campur tangan saya terhadap Koperasi Mega Gotong Royong ketika ada indikasi permasalahan di sana. Terkait keuangan masing-masing kelompok koperasi di desa, saya tidak pernah melakukan intervensi. Justru saya sendiri melibatkan diri sebagai nasabah untuk mendongkrak pertumbuhan keuangan di sejumlah desa,” ujar Lusia.
Ia mengaku prihatin karena keterlibatannya dalam membantu koperasi justru dikaitkan dengan tudingan terhadap dirinya. Lusia juga membantah dugaan bahwa koperasi tersebut pernah dimanfaatkan untuk kepentingan pendanaan calon anggota legislatif pada pemilu sebelumnya.
“Mendengarnya memang cukup menyedihkan. Hal itu tidak pernah saya lakukan, apalagi mengutak-atik koperasi seperti ini. Tujuan saya mendirikan koperasi ini jelas untuk memajukan ekonomi warga yang tinggal di desa,” tegasnya.
Kredit Macet Picu Persoalan Keuangan
Sementara itu, pengurus Koperasi Mega Gotong Royong menyebut persoalan keuangan mulai semakin terasa sejak pandemi Covid-19. Kredit macet di sejumlah kelompok disebut mengganggu perputaran dana dan berdampak terhadap kemampuan koperasi memenuhi kebutuhan nasabah.
Situasi tersebut juga memicu ketidakpercayaan di antara sejumlah pengurus kelompok koperasi di desa.
Salah satu persoalan mencuat dari Desa Bintang Meriah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo. Kelompok di desa tersebut disebut meminta pengembalian dana nasabah yang dikelola melalui koperasi.
Baca Juga: Kembali dari Papua, Prajurit Yonif 123/RJW Disambut Haru, Wabup Paluta Sampaikan Apresiasi
Berdasarkan keterangan pengurus, AD/ART masing-masing kelompok telah mengatur mekanisme pinjaman silang dengan kelompok koperasi dari desa lain. Namun, meningkatnya kredit macet di sejumlah kelompok disebut memperberat kondisi keuangan dan mempersulit pelaksanaan mekanisme tersebut.
Persoalan itu kemudian merembet pada hubungan antarkelompok serta pihak-pihak yang terlibat dalam menopang keuangan koperasi.
Meski kedua persoalan tersebut mencuat di tengah polemik yang melibatkan Lusia, dugaan pencemaran nama baik dan persoalan pengelolaan dana koperasi tetap merupakan perkara berbeda yang harus dinilai berdasarkan fakta dan bukti masing-masing.
Kini, tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran nama baik berada dalam proses penanganan kepolisian. Sementara polemik dana koperasi membutuhkan kejelasan mengenai alur pengelolaan keuangan, kewajiban pengembalian dana, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. (deo/han)
Editor : Johan Panjaitan