MEDAN, SUMUT POS- Dua terdakwa kasus korupsi proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele, Kabupaten Samosir, dituntut masing-masing 2 tahun penjara.
Kedua terdakwa yakni Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Edwyn Tresnanugraha, mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan yang bertindak sebagai konsultan pengawas proyek.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Samosir, Modana Hutajulu, meyakini perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 68 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Baca Juga: Lama Numpang Listrik Tetangga, Suryani Menangis Haru saat Komisaris PLN Nyalakan Listrik di Rumahnya
“Menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 60 hari,” ujarnya dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (2/11/2026).
Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp13,1 miliar. Selain itu, perbuatan mereka dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan, serta telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp13,1 miliar," sebut JPU.
Karena kerugian negara telah dikembalikan melalui rekening penampungan lainnya (RPL) pada Kejari Samosir, jaksa tidak membebankan uang pengganti kepada kedua terdakwa.
Usai mendengarkan tuntutan, hakim ketua M Yusafrihardi Girsang, memberikan kesempatan kepada terdakwa Edwyn untuk menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada Jumat (6/11/2026).
Sementara itu, untuk terdakwa Enda, persidangan akan kembali dilanjutkan terkait permohonan penangguhan penahanan.
Dalam dakwaan, jaksa menguraikan peran Enda selaku PPK yang diduga menyetujui pembayaran uang muka dan Monthly Certificate (MC), meskipun progres pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Enda juga disebut menyetujui perubahan kontrak tanpa didukung justifikasi teknis yang memadai. Selain itu, ia menandatangani berita acara serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) pada 23 Januari 2024, meskipun masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan.
Jaksa turut mengungkap proyek yang seharusnya rampung dalam 360 hari kalender justru mengalami keterlambatan hingga sekitar 498 hari kalender. Namun, penyedia jasa disebut tidak dikenakan denda keterlambatan yang menurut jaksa mencapai sekitar Rp6,264 miliar.
Proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele tersebut memiliki nilai kontrak Rp161,59 miliar yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Akibat perbuatan para terdakwa, kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut ditaksir mencapai Rp13,185 miliar. (man/ram)
Editor : Juli Rambe