Wamenlu: Serangan terhadap Industri Sawit Sama dengan Serangan terhadap Petani Kecil
NUSA DUA – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menilai tekanan global terhadap industri kelapa sawit tidak hanya berdampak pada sektor perkebunan, tetapi juga mengancam kehidupan jutaan petani kecil di negara berkembang. Karena itu, dia meminta penerapan standar uji tuntas (due diligence) secara adil dan setara kepada seluruh pihak.
"Serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang," tegas Arif Havas saat menyampaikan special address dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11).
Arif mengingatkan, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat bergantung pada kontribusi petani kecil. Berdasarkan estimasi UNCTAD, sekitar 7 juta petani kecil di dunia mengusahakan perkebunan sawit dan memasok sekitar 40 persen produksi minyak sawit global.
Di Indonesia, petani kecil mengelola lebih dari 40 persen total areal perkebunan sawit. Hampir 3 juta pekebun menggantungkan hidup dari komoditas tersebut. Sementara di Malaysia terdapat sekitar 500 ribu petani kecil. Di Nigeria, kontribusi mereka bahkan mencapai lebih dari 80 persen produksi sawit. Adapun di Kolombia, tiga dari empat produsen sawit merupakan pekebun skala kecil.
Menurut Arif, industri sawit saat ini menghadapi tekanan dari berbagai arah. Dia mengidentifikasi empat instrumen yang digunakan untuk membatasi industri tersebut, yakni tarif, regulasi, kebijakan keuangan, dan pembentukan narasi negatif.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah penerapan persyaratan pembiayaan oleh sejumlah bank besar Eropa. Lembaga keuangan tersebut dinilai menerapkan standar yang sangat ketat terhadap pelaku usaha sawit, tetapi tidak menunjukkan standar serupa ketika membiayai industri persenjataan.
Baca Juga: Hutan KEL Lau Baleng Diduga Dirambah, Forkopimca Telusuri Somel dan DLH Karo Turun Tangan
Mengutip laporan koalisi organisasi masyarakat sipil, Arif menyebut sejumlah bank yang membatasi pembiayaan sektor sawit justru menyalurkan dana hingga miliaran dolar kepada produsen senjata.
"Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya," ungkapnya.
Dia menjelaskan, petani sawit kini menghadapi tuntutan pembuktian yang semakin kompleks. Mereka harus menyediakan data ketertelusuran, geolokasi lahan, hingga dokumen legalitas untuk memastikan kebunnya tidak terkait deforestasi.
