WASHINGTON, Sumutpos.jawapos.com– Gelombang kemarahan publik Amerika Serikat mencapai titik didih. Di bawah slogan “No Kings”, jutaan warga turun ke jalan, menandai salah satu mobilisasi sipil terbesar dalam beberapa tahun terakhir—sebuah peringatan keras terhadap arah kekuasaan Presiden Donald Trump.
Dilaporkan mencapai sekitar 8 juta peserta, aksi ini menyebar di lebih dari 3.300 titik di seluruh 50 negara bagian. Dari kota besar hingga komunitas kecil, suara yang sama bergema: penolakan terhadap kepemimpinan yang dinilai semakin otoriter, kebijakan imigrasi yang keras, serta eskalasi konflik dengan Iran.
Istilah “No Kings” bukan sekadar slogan. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan presiden yang dianggap melampaui batas konstitusional—mendekati figur “raja” yang kebal kritik. Kini, maknanya meluas: penolakan terhadap keputusan sepihak yang berpotensi menyeret AS ke perang darat baru di Timur Tengah.
Di New York City, puluhan ribu massa memadati jalan sejak pagi. Aktor Robert De Niro turut hadir, melontarkan kritik tajam. Bersama tokoh seperti Letitia James dan Al Sharpton, demonstran bergerak dalam long march di kawasan Times Square.
Namun yang paling mencolok justru terjadi di luar pusat kota. Sekitar dua pertiga aksi berlangsung di wilayah suburban dan kota kecil—indikasi bahwa resistensi terhadap kebijakan pemerintah kini merata hingga ke akar masyarakat. Di Minnesota, demonstran membawa foto warga sipil yang tewas dalam operasi imigrasi federal, mengubah protes menjadi ruang duka sekaligus perlawanan.
Gubernur Minnesota, Tim Walz, menyebut para demonstran sebagai “jiwa Amerika”, sementara senator progresif Bernie Sanders menegaskan bahwa rakyat tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman otoritarianisme.
Meski sebagian besar aksi berlangsung damai, ketegangan tak terhindarkan. Di Los Angeles, bentrokan pecah setelah massa melempar benda ke gedung federal. Aparat merespons dengan gas air mata dan melakukan penangkapan.
Gelombang protes bahkan melampaui batas negara. Warga AS di Eropa—dari Amsterdam hingga Roma—ikut turun ke jalan, menandakan bahwa krisis ini bukan hanya domestik, melainkan memiliki resonansi global.
Di tengah tekanan domestik, ancaman eksternal justru meningkat. Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) secara terbuka menyatakan kampus-kampus milik AS dan Israel di Timur Tengah sebagai “target sah”. Pernyataan itu muncul setelah serangan terhadap fasilitas pendidikan di Iran, termasuk di Isfahan dan Teheran.
IRGC bahkan mengeluarkan peringatan langsung kepada staf dan mahasiswa untuk menjauh dari area yang berpotensi menjadi sasaran. Ultimatum diberikan hingga Senin: jika tidak ada kecaman resmi dari Washington, ancaman akan direalisasikan.
Di tengah pusaran konflik dan politik kekuasaan, suara moral datang dari Vatikan. Dalam misa Minggu Palma di Lapangan Santo Petrus, Paus Leo XIV menyampaikan kritik yang tajam dan tidak biasa.
“Tuhan menolak doa para pemimpin yang memulai perang,” ujarnya di hadapan puluhan ribu umat.
Tanpa menyebut nama, pesan itu jelas mengarah pada para pemimpin dunia yang menggunakan legitimasi agama untuk membenarkan kekerasan. Paus menegaskan bahwa Yesus adalah “Raja Damai” yang tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk perang.
Di satu sisi, jalanan Amerika dipenuhi suara rakyat yang menolak kekuasaan absolut. Di sisi lain, ancaman militer dan retorika perang terus meningkat. Dunia kini berdiri di persimpangan: antara demokrasi yang diuji, dan konflik yang berpotensi meluas tanpa kendali.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan