ABU DHABI, Sumutpos.jawapos.com – Amerika Serikat menegaskan penolakannya terhadap rencana Iran yang disebut akan mengenakan pungutan atau biaya terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di tengah proses sensitif pembahasan kesepakatan damai antara Washington dan Teheran yang hingga kini belum mencapai titik final.

Rubio menekankan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional yang harus tetap terbuka tanpa adanya tarif maupun biaya dari negara mana pun. Ia menyebut ketentuan tersebut sejalan dengan hukum internasional yang berlaku secara global.

Baca Juga: Polres Batu Bara Kawal Ketahanan Pangan, Distribusi Jagung Tembus 274 Ton

“Ini adalah jalur perairan internasional. Tidak ada negara yang boleh mengenakan tarif atau biaya di jalur perairan internasional. Itulah hukum internasional yang berlaku di seluruh dunia,” ujar Rubio, dikutip The Guardian (24/6).

Persoalan Tata Kelola Selat Hormuz

Pernyataan AS muncul setelah Iran disebut berencana membahas tata kelola jangka panjang Selat Hormuz usai berakhirnya gencatan senjata 60 hari yang disepakati dengan Amerika Serikat pekan lalu. Wacana tersebut memicu kekhawatiran bahwa Teheran dapat membuka peluang penerapan biaya layanan pelayaran di masa mendatang.

Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, Selat Hormuz memiliki posisi sangat vital karena menjadi jalur utama distribusi minyak dunia. Setiap potensi gangguan di kawasan ini dinilai dapat berdampak langsung pada stabilitas energi global.

Baca Juga: Belanda, Jepang, dan Swedia Berebut Takhta Grup F demi Hindari Brasil

Dalam rangkaian kunjungannya ke Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain, Marco Rubio juga berupaya meredakan kekhawatiran negara-negara Teluk terkait arah kesepakatan damai dengan Iran. Ia menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak akan memperkuat dominasi Teheran di kawasan Timur Tengah.

Kekhawatiran Negara Teluk

Sejumlah negara Teluk masih menyimpan kekhawatiran terhadap rencana pencairan aset Iran senilai miliaran dolar sebagai bagian dari kesepakatan damai. Mereka menilai dana tersebut berpotensi digunakan untuk memperkuat kapasitas militer Iran, yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan.

Namun di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa aset yang dicairkan akan tetap berada di bawah pengawasan ketat dan hanya diperuntukkan bagi kebutuhan kemanusiaan, termasuk pangan dan obat-obatan, sebagaimana disampaikan oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump.

Rudal Balistik dan Garis Merah Iran

Ketegangan semakin kompleks setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan menjadi bagian dari agenda perundingan dengan Amerika Serikat. Ia menyebut kemampuan tersebut sebagai elemen pertahanan yang tidak dapat dinegosiasikan.

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa meskipun ada upaya diplomasi yang terus berlangsung, sejumlah isu strategis tetap menjadi garis merah bagi masing-masing pihak.

Di tengah tarik-menarik kepentingan itu, masa depan kesepakatan damai Washington–Teheran masih berada dalam ketidakpastian, sementara kawasan Teluk kembali menjadi pusat perhatian geopolitik dunia.(jpg/han)

Editor : Johan Panjaitan