sumutpos.jawapos.com - Di tengah kekhawatiran menurunnya minat baca akibat meningkatnya penggunaan gawai dan waktu yang dihabiskan generasi muda di depan layar, Pemerintah Denmark mengambil langkah besar untuk menghidupkan kembali budaya membaca masyarakatnya.
Melansir Instagram @pandemictalks, Kamis (30/7/2026), Menteri Kebudayaan Denmark Jakob Engel-Schmidt menyatakan pemerintah berencana menghapus pajak penjualan buku sebesar 25 persen sebagai upaya membuat buku lebih terjangkau dan mendorong masyarakat kembali menjadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah serius Denmark dalam menghadapi apa yang disebut sebagai krisis membaca. Pemerintah Denmark bahkan siap kehilangan penerimaan negara sekitar 300 juta krone Denmark atau setara Rp760 miliar per tahun akibat penghapusan pajak buku tersebut.
Baca Juga: Gugat Tiket Gratis KA, Warga Minta Batas Usia Anak Diperluas hingga 5 Tahun
Bagi pemerintah Denmark, kerugian fiskal tersebut dinilai sebanding dengan manfaat jangka panjang yang ingin dicapai, terutama dalam membangun budaya literasi sejak usia dini.
“Kita harus mempertaruhkan segalanya jika ingin mengakhiri krisis membaca yang sayangnya telah menyebar dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Jakob Engel-Schmidt.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menarik kembali perhatian anak-anak dan remaja dari dominasi layar digital menuju aktivitas membaca yang lebih mendalam.
Selain menghapus pajak buku, Pemerintah Denmark juga menyiapkan anggaran khusus sebesar 24,4 juta krone Denmark atau sekitar Rp61,83 miliar untuk memperkuat kebiasaan membaca di kalangan anak-anak, remaja, dan keluarga.
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap buku sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas membaca.
Pemerintah Denmark juga berencana menghadirkan program penghargaan khusus bagi masyarakat yang aktif meminjam buku dari perpustakaan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke perpustakaan sekaligus menjadikan membaca sebagai aktivitas yang lebih menarik, terutama bagi generasi muda.
Langkah Denmark ini menunjukkan bahwa membangun budaya membaca tidak hanya bergantung pada kampanye literasi, tetapi juga membutuhkan kebijakan nyata yang menghilangkan hambatan masyarakat dalam mengakses buku.
Fenomena menurunnya minat baca menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara. Perkembangan teknologi digital membuat anak-anak dan remaja semakin banyak menghabiskan waktu dengan perangkat elektronik, mulai dari media sosial, permainan daring, hingga konten video singkat.
Baca Juga: Semakin Tua Fisik Makin Lemah, Ini Tanda Penurunan Kesehatan yang Jarang Disadari
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan generasi muda dalam mempertahankan konsentrasi, berpikir kritis, dan menikmati proses belajar melalui bacaan panjang.
Bagi Denmark, buku tidak hanya dipandang sebagai produk ekonomi, tetapi juga sebagai bagian penting dari pembangunan manusia. Kemudahan akses terhadap buku dianggap mampu memperkuat kemampuan bahasa, kreativitas, imajinasi, hingga kemampuan berpikir analitis.
Penghapusan pajak buku menjadi simbol bahwa pemerintah menempatkan literasi sebagai investasi sosial jangka panjang.
Kebijakan Denmark menjadi contoh bagaimana negara dapat mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem membaca. Harga buku yang lebih terjangkau, dukungan terhadap perpustakaan, serta program yang melibatkan keluarga menjadi strategi untuk menciptakan masyarakat yang lebih dekat dengan buku.
Di tengah perubahan zaman yang semakin digital, tantangan literasi bukan hanya tentang menyediakan buku, tetapi juga menciptakan alasan bagi masyarakat untuk kembali membaca.
Denmark memilih membayar mahal hari ini dengan kehilangan pendapatan pajak, demi mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan: generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, wawasan luas, dan budaya belajar sepanjang hayat.(lin)
Editor : Redaksi