Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah) mengecek pasukan saat apel pasukan pengamanan Pilkada 2017 di Monas, Jakarta, Rabu (2/11/2016). Sebanyak 4000 pasukan gabungan TNI dan Polri melaksanakan apel pengamanan Pilkada serentak 2017.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Menkopolhukam Wiranto usai rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (2/11). “Saya tetap menyatakan bahwa urusan-urusan tanggal 4 itu kan sebenarnya sudah selesai,” ujarnya. Urusan yang dimaksud adalah aspirasi yang hendak disampaikan oleh para demonstran.
Dia menuturkan, ada tuntutan agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas ucapannya saat berada di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Presiden, ujar Wiranto, telah mengatakan sudah diproses. Begitu pula dia juga menyatakan sedang diproses. “Kapolri juga mengatakan sudah, dan sedang terus dilanjutkan (proses hukumnya). Jadi apa sekarang?,” lanjutnya.
Dia kembali mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, ada regulasi yang mengatur cara-cara menyampaikan pendapat di muka umum. Seperti memberi tahu aparat, menyebutkan jumlah massa, apa alat peraga yang digunakan, termasuk apa aspiasi yang hendak disampaikan. Selain itu, massa juga dilarang mendatangi kediaman penduduk, dan wajib bubar pada pukul 18.00.
Dengan demikian, masyarakat akan tahu apa saja yang diinginkan para demonstran maupun kekuatan yang digalang. Fungsi aparat keamanan hanya sebatas menjaga agar tidak sampai terjadi hal negatif selama aksi. “Tapi yang pasti adalah, tatkala masalah ini sudah terjawab, lalu tujuan demonstrasi apa,” tanya mantan Menhankam/Pangab itu.
Disinggung mengenai pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto awalnya menyatakan tidak mengetahui. “Nggak perlu saya elaborasi, itu kan pernyataan pak SBY, dan saya tidak perlu menilai,” ucap Ketua Umum Partai Hanura Nonaktif itu.
Menurut Wiranto, SBY merupakan mantan pejabat sehingga bisa dipastikan tahu betul mengenai apa yang disampaikan. Lagipula, bagi Wiranto, itu merupakan pernyataan pribadi SBY. Tinggal bagaimana publik yang mendengarkan statemen tersebut dalam menanggapi.
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Pur) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Seperti unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar besok (4/11) di ibu kota. Setiap warga negara berhak melakukan kegiatan tersebut, namun dengan catatan, tidak bertindak anarkis.
Ryamizard yakin bahwa unjuk rasa yang diinisiasi oleh ribuan anggota ormas Front Pembela Islam (FPI) nanti akan berlangsung aman dan terkendali. Namun, dia juga menyatakan bahwa pihaknya mendeteksi adanya pihak-pihak yang menjadi penunggang gelap di dalam aksi unjuk rasa besok. Menurutnya, para penunggang gelap itulah yang akan menjadi musuh negara.
"Ada yang masuk menjadi penunggang gelap untuk mencari keributan. Mereka bisa dari orang luar maupun orang dalam," kata Ryamizard di Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), kemarin.
Salah satu pihak yang diyakini Ryamizard akan menjadi penunggang gelap dalam aksi unjuk rasa memprotes Gubernur DKI Jakarta Ahok tersebut adalah kelompok simpatisan ISIS di tanah air. "Kemungkinan ada ya ada. TNI itu telah memperkirakan ada kemungkinan. Kemungkinan sedikit pun juga harus dianalisa. Kalau tak terjadi ya tak apa, tapi kalau sampai benar terjadi kami siap," ujarnya.
Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan bahwa Polri sebelumnya memutuskan menetapkan status siaga satu untuk internal Brimob, namun pada Rabu (2/11) ini status siaga satu itu ditingkatkan untuk semua personil Polri di Indonesia.
”Siaga 1 per hari ini untuk seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil karena membaca kondisi keamanan dimana saat pilkada sudah masuk masa kampanye terbuka,” terang Syafruddin pasca apel pasukan Monas kemarin.
Polri mengglar apel di Monumen Nasional kemarin. Ada sekitar 4000 peserta dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP. Mereka ini adalah sebagian dari 18 ribu personil yang disiapkan untuk menghadapi demo Jumat (4/11) November nanti.
Uniknya, ada ratusan personil Brimob yang memakai kupluk dan sorban dalam apel tersebut. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa pasukan yang memakai kupluk dan sorban itu bernama pasukan Asmaul Khusna. ”Itu arahan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian,” paparnya.
Tujuan pasukan itu, lanjutnya, agar demonstrasi yang digelar menjadi lebih damai dan sejuk. Dengan perlengkapan itu, para demonstran juga tidak akan lupa bahwa polisi itu juga muslim. ”Ya, biar damai,” terangnya. (byu/dod/idr) Editor : Admin-1 Sumut Pos