MEDAN, SUMUTPOS.CO - Dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kodam 1 Bukit Barisan (BB) menggelar apel gelar pasukan, yang dilaksanakan di Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Jumat (16/8). Sebanyak 10.000 personel diturunkan dalam pengamanan tersebut.
"Ini merupakan apel serentak di seluruh Indonesia dengan jumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 10.000 orang, terdiri dari 6.000 personel di Sumut, 2.000 personel di Riau, 1.000 personel di Sumatera Barat (Sumbar) dan 1.000 personel di Kepulauan Riau (Kepri)," ujar Kasdam I/BB Brigjen TNI Refrizal yang juga bertindak sebagai pemimpin dalam apel itu.
Terkait alat utama sistem senjata (Alutsista), ia menuturkan, bahwa dalam pelaksanaan pengamanan, pihaknya tidak sendiri, namun bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah (Polda) dan Pemerintahan Daerah (Pemda). Sebab, ada aturan yang menjadi panduan sebatas ketentuan-ketentuan dalam menghadapi gejolak ataupun terjadi kerusuhan di lapangan.
"Kami memberikan bantuan kepada pihak Kepolisian, misalnya bantuan personel jika terjadi kerusuhan di tempat kejadian perkara (TKP), seperti di tempat pemungutan suara (TPS), Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), objek-objek vital nasional dan strategis, yakni pelabuhan serta bandara, dan lain sebagainya," jelasnya kepada sejumlah wartawan usai apel.
Menurut Refrizal, dalam memberikan bantuan kepada Polda Jajaran dan Pemda, kemungkinan kerawanan yang terjadi, telah di maping sesuai dari data Bawaslu sebagai bentuk indeks kerawanan Pilkada 2024.
"Mereka menentukan sesuai dari indikator-indikatornya, sedangkan kita memiliki satuan tugas intelijen yang update terhadap perkembangan terkini. Tentunya menjadi landasan kegiatan kita sesuai aturan dan ketentuan sebagai bentuk profesionalitas kita," katanya.
Disinggung terkait netralitas TNI dalam Pilkada 2024, Refrizal mengungkapkan, selama penyelenggaraan Pilkada 2024, TNI memegang prinsip netralitas dan melaksanakan tugas secara profesional, penuh rasa tanggung jawab, menggunakan tindakan persuasif serta menangani situasi kondusif selama pelaksanaanan Pilkada.
Netralitas, sambungnya, adalah bagian dari kebijakan pimpinan hingga ke prajurit. Prajurit tidak boleh memihak, tidak memilih, tidak memberikan dukungan dan harus netral.
"Terlibat indikasi-indikasi saja bisa ditindak. Karena Pangdam 1/BB melarang keras untuk tidak ikut campur dalam pilkada ini, hanya sebatas pengamanan saja," imbuhnya.
Sedangkan, lanjut Refrizal, untuk titik-titik rawan di Sumut, ia menilai, sebagian besar titik kerawanan ada di kota. Tetapi sesuai klasifikasinya, Sumut ini adalah rawan tinggi. Hal ini berpijak dari Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pilkada lalu.
"Sehingga kita konsen di sini. Untuk daerah lain hanyalah rawan sedang dan sebagian besar rawan rendah. Kita berharap tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga dapat terjamin dari segi ekonomi," harapnya.
Pihaknya juga berpesan kepada para kontestan pilkada dan masyarakat yang ikut dalam kontestasi serta memberikan hak pilihnya, agar tidak memprovokasi yang dapat menimbulkan kericuhan, keributan, sehingga akhirnya menguras tenaga-tenaga dengan percuma.
"Sebab dapat mengganggu lajunya ekonomi. Inflasi dapat naik. Jika ini terjadi tentu akan kita berikan bantuan dalam pengamanan tersebut. Saya juga berpesan kepada prajurit, pahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, hindari kesalahan di lapangan. Laksanakan kolaborasi dengan petugas terkait, agar tugas dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, serta pedomani aturan yang telah ditetapkan komando atasan dalam menyelesaikan persoalan dan dinamika di lapangan," tandasnya. (dwi)
Editor : Redaksi