SUMUTPOS.CO- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Workshop Integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut.
Workshop di Hotel Cambridge Medan, Selasa (27/5) ini bertujuan memastikan PRKBI terintegrasi ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029. Kemudian memastikan kebijakan dan kegiatan yang relevan untuk mengimplementasikan PRKBI telah diadopsi ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029.
Kegiatan dibuka Kepala Bappelitbang Sumut Ir Alfi Syahriza ST MEngSc. Hadir memberikan sambutan dan paparan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Ir Edison Siagian ME dan perwakilan Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Irfan Darliazi Yananto SE MenvRscEc.
Turut hadir Team Leader Oxford Policy Management Indonesia Arnold Sitompul PhD.
Kepala Bappelitbang Sumut menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Sumatera Utara telah menyusun skenario kebijakan pembangunan rendah karbon yang mengedepankan integrasi sektor-sektor kunci seperti energi, limbah, kehutanan dan pertanian untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Skenario ini disusun bukan hanya sebagai proyeksi teknokratik, tetapi sebagai rambu-rambu strategis yang harus diterjemahkan hingga ke tingkat kabupaten/kota, melalui integrasi ke dalam dokumen RPJMD.
“Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya langkah-langkah melakukan sinkronisasi visi dan misi kepala daerah dengan arah pembangunan rendah karbon provinsi. Kemudian penyelarasan sasaran dan indikator kinerja RPJMD dengan target penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas lingkungan hidup,“ kata Ir Alfi Syahriza ST MEngSc.
Selain itu pengintegrasian program dan kegiatan rendah karbon ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Seperti pengelolaan sampah terpadu, efisiensi energi di fasilitas publik, rehabilitasi DAS dan pengembangan pertanian berkelanjutan.
“Kami percaya, dengan mengintegrasikan skenario kebijakan rendah karbon ke dalam RPJMD, kita tidak hanya memperkuat daya saing daerah, tetapi juga meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim khususnya di sektor-sektor paling rentan seperti pertanian, perikanan, dan Kesehatan,“ ungkap kepala Bappelitbang Sumut.
Direktur SUPD I Kemendagri Ir Edison Siagian ME menyampaikan pentingnya penyelarasan antara pusat dan daerah dalam kebijakan perubahan iklim. Komitmen Indonesia telah dituangkan sebagai target dan arah pembangunan dalam Dokumen Perencanaan Nasional.
“Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim menjadi pendekatan dalam pengarusutamaan Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029. Target dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPN dan RPJMN, perlu diturunkan ke dalam RPJPD dan RPJMD hingga selanjutnya dijabarkan melalui kegiatan di RKPD,RAPBD dan Renja,” ungkap Ir Edison Siagian ME.
Perwakilan Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Irfan Darliazi Yananto SE MenvRscEc menekankan bahwa dokumen PRKBI akan menjadi acuan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan dampak perubahan iklim.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjutnya, diharapkan dapat merumuskan strategi dalam implementasi PRKBI sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemerintah daerah.
Setelah kegiatan pembukaan, workshop dilanjutkan dengan paparan dari Tim Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara (LP USU) sebagai institusi yang menyupport penyusunan dokumen PRKBI. Zaid Perdana Nasution PhD sebagai team leader penyusunan dokumen PRKBI menyampaikan isu-isu strategis, temuan persoalan, arah kebijakan, program dan kegiatan PRKBI di Sumut.
Paparan dari LP USU ini langsung direspon oleh Direktur SUPD 1 Kemendagri Ir Edison Siagian ME. Dalam responnya, direktur SUPD 1 menyampaikan apresiasi kegiatan workshop. Ia tidak menyangka Provinsi Sumatera Utara sudah sejauh ini dalam menyusun kebijakan dan program PRKBI.
Workshop kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang difasilitasi oleh Tim LP USU dan Bappelitbang Sumut. Satu kelompok membahas kebijakan dan program PRK dan satu kelompok lagi membahas tentang pembangunan berketahanan iklim.
Dalam diskusi kelompok, dibahas dan disepakati program-program yang akan diintegrasikan ke dalam RPJMD. Setelah diskusi kelompok dilanjutkan dengan paparan hasil diskusi.
Sebanyak 40 orang peserta yang mewakili setiap bidang di Bappelitbang Sumut, dan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Sumut hadir dalam kegiatan ini. Melalui workshop ini telah disepakati program-program yang akan diintegrasikan ke dalam RPJMD Provinsi Sumut.
Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Bappelitbang Sumut dengan Kementrian PPN/Bappenas melalui program LCDI yang didanai oleh pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). LCDI merupakan program kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan FCDO yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan rendah karbon dengan mengembangkan perencanaan yang lebih sistematis, penyusunan studi analitis yang mendalam serta mengintegrasikannya ke dalam proses perencanaan nasional dan regional. (dmp/ram)
Editor : Juli Rambe