MEDAN, Sumutpos.Jawapos.com-Fraksi PKS DPRD Kota Medan, memberikan sorotan tajam untuk 100 hari kerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap (Rico-Zaki).
Di 100 hari kerja pertamanya, Rico-Zaki yang resmi dilantik Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada 20 Februari 2025 lalu tersebut dinilai belum melakukan arah kerja yang jelas. Rico-Zaki juga dinilai minim dalam melakukan gebrakan yang berguna, dan lebih banyak melakukan kegiatan seremoni ketimbang aksi nyata yang dibutuhkan warga Kota Medan.
“Belum terlihat arah kerja yang jelas, apalagi gebrakan konkret untuk menjawab persoalan mendesak di Kota Medan. Sejauh ini, kegiatannya (Rico-Zaki) didominasi acara-acara seremoni," ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, Senin (9/6/2025).
Dikatakan Syaiful Ramadhan, salah satu kritik utama yang harus benar-benar diperhatikan adalah belum terlihatnya rencana kerja resmi yang disampaikan ke publik. Sebab tanpa indikator kinerja atau target yang terukur, masyarakat akan sulit menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah.
“Ini yang menjadi pertanyaan mendasar, sebenarnya apa yang dikerjakan (Rico-Zaki) selama 100 hari ini?” tegas pria yang akrab disapa Bang SR itu.
Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Medan itu, 100 hari kerja Pemko Medan dibawah kepemimpinan Rico-Zaki yang didominasi kegiatan seremoni dan minimnya inovasi tidak akan membawa Kota Medan ke arah yang lebih maju.
"Kepemimpinan Rico-Zaki masih terjebak dalam pola lama, yaitu penuh dengan agenda seremoni, namun miskin terobosan," ujarnya.
Menurut Syaiful Ramadhan, sejauh ini tidak terlihat langkah serius Rico-Zaki dalam melakukan reformasi pelayanan publik, transformasi digital, atau peningkatan efisiensi birokrasi. Tak hanya itu, pelayanan publik pun masih terkesan lamban.
Kemudian, kritik juga diarahkan kepada 100 hari kerja Rico-Zaki yang dinilai lamban dalam merespon laporan masyarakat. Aduan publik kerap ditanggapi lambat, dengan prosedur berbelit-belit yang memicu kekecewaan.
Kondisi ini juga diperparah dengan belum adanya langkah progresif dalam menangani dua masalah klasik Kota Medan, yakni masalah sampah dan banjir.
“Penanganan banjir pun masih bersifat reaktif, bukan sistematis. Tidak ada rencana jangka pendek maupun panjang yang terlihat,” katanya.
Selanjutnya, Syaiful Ramadhan juga menyoroti sejumlah posisi strategis di Pemko Medan yang masih kosong hingga saat ini. Menurutnya, hal ini jelas berdampak pada terganggunya layanan masyarakat.
Meskipun Wali Kota Medan kerap menyuarakan semangat kolaborasi dan partisipasi publik dengan mengangkat sloga 'Medan Untuk Semua', namun Syaiful Ramadhan menilai hal itu belum diwujudkan dalam kebijakan nyata.
"Faktanya, masyarakat belum benar-benar dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan," tuturnya.
Mengakhiri catatan kritisnya, Syaiful Ramadhan menekankan bahwa 100 hari kerja pertamanya Rico-Zaki seharusnya menjadi fondasi awal, bukan sekadar masa adaptasi. Untuk itu, Syaiful Ramadhan menegaskan bahwa kedelan DPRD Kota Medan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemko Medan.
“Pemerintahan Rico-Zaki harus segera keluar dari zona nyaman dan menunjukkan aksi nyata. Janji kampanye yang akan ditagih oleh masyarakat harus segera direalisasikan,” tutupnya.(map/han)
Editor : Johan Panjaitan