MEDAN, SUMUTPOS.CO - Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara (Sumut) 1, Dr H Musa Rajekshah MHum berkomitmen terus mendorong perbaikan infrastruktur di Sumut. Menurut politisi Partai Golkar yang akrab disapa Ijeck ini, Sumut memiliki potensi besar, tetapi terkendala kondisi jalan yang kurang memadai.
SEJAK menduduki Komisi V DPR RI, Ijeck menyampaikan kesiapannya dan harapannya untuk memajukan Sumut melalui pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan. Menjadi wakil rakyat, membuat Ijeck harus siap menampung aspirasi rakyat, apalagi dirinya saat ini mengawasi bidang Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan, Transmigrasi, BMKG dan Basarnas yang merupakan objek vital.
Ijeck mengatakan, dirinya tidak nyaman kerap mendengar keluhan masyarakat terhadap banyaknya jalan rusak di Sumut. “Akses jalan yang utama, saya melihat banyak di daerah-daerah kita yang memiliki potensi salah satunya adalah sektor pariwisata. Hanya saja, akses jalan yang kurang baik, jadi alasan orang tidak mau datang,” ucap Ijeck ketika ditemui tim Sumut Pos Grup (Sumut Pos dan Posmetro Medan ) di kediamannya, Komplek Camara Asri, Jalan Cemara Medan, belum lama ini.
Karena itu, ia berharap bisa mendorong melalui APBD agar pembangunan infrastrukur di Sumut lebih baik lagi. Mengingat selama ini Sumut anggaran APBD-nya untuk peningkatan akses jalan tidak cukup.
Menurutnya, jalan yang mulus mampu meningkatkan pembangunan di daerah hingga ke desa. ‘’Jalan yang bagus tentunya dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas masyarakat. Dengan akses jalan yang baik, tentunya destinasi-destinasi wisata bisa lebih ramai dikunjungi, event-event sport tourism juga bisa kita kembangkan,” katanya.
Ijeck mencontohkan jalan ke objek wisata Bukit Lawang yang perlu mendapat perhatian. Bahkan, hampir seluruh jalan menuju lokasi wisata di Sumut masih kerap temui kerusakan.
Komitmen Ijeck terhadap pembangunan infrastruktur di Sumut juga dibuktikan dengan perjuangannya mengawal perbaikan jalan Batu Jomba Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Sejak lama jalan ini menjadi keluhan, karena rusak parah dan sering menyebabkan kecelakaan.
Dalam beberapa kali rapat dengan Kementerian PUPR, Ijeck menekankan agar pengerjaan jalan lintas ini menjadi prioritas. ”Ada Jalan Lintas Sumatera yang merupakan jalan nasional dan ini saya rasa sudah berpuluh tahun tidak pernah selesai yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Sipirok di Desa Luat Lombang, jalan nasional di Batu Jomba, itu setiap tahun bolak-balik itu jalan longsor Pak, karena kami melihat di sana tanah itu kondisinya selalu bergerak,” kata Ijeck.
Setelah Ijeck membawa masalah kerusakan jalan ini ke Pemerintah Pusat, jalan ini pun dikebut pengerjaannya. Ijeck meninjau langsung kondisi jalan di kawasan tersebut dan ia memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan Balai Besar Perbaikan Jalan Nasional (BBPJN) I Medan terus dikawal hingga tuntas.
Jalan nasional Batu Jomba memang dikenal sebagai jalur ekstrem yang kerap terjadi longsor. Bertahun-tahun kondisinya membahayakan pengendara, bahkan memakan korban jiwa hingga kerugian materi. Namun, kini perbaikan mulai membuahkan hasil.
Sebagian besar jalan telah diperbaiki dan bisa dilintasi dengan lebih aman. Dengan perbaikan ini, diharapkan jalur Batu Jomba bisa kembali menjadi akses transportasi yang aman dan nyaman, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Meski demikian, Ijeck tetap mengingatkan pengendara untuk berhati-hati karena proses pengerjaan masih berlangsung. “Ini jalan lintas antar daerah yang sangat vital bagi mobilitas masyarakat dan pelaku usaha. Banyak kendaraan yang karam di jalur ini akibat longsor dan kerusakan jalan. Jika dibiarkan, ini bisa terus menjadi penghambat ekonomi masyarakat,” katanya.
"Sudah kita gagas jalan keluarnya, Alhamdulillah akhirnya direspon dengan baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Meski demikian, tetap akan ada evaluasi, hasil surveynya nanti akan dipindah jalur, karena wilayah tersebut memiliki struktur tanah yang mudah bergerak dan tidak akan bisa bertahan lama.
Maka setelah adanya proses perbaikan, akan ada pembatasan kendaraan-kendaraan berat, tapi itu harus ada batas waktu, karena kita harus memikirkan perekonomian masyarakat yang bisa mempengaruhi harga kebutuhan pokok, karena pasti adanya kenaikan tarif angkutan," bebernya.
Dirinya berharap masyarakat bisa bersabar, karena perbaikan jalan tidak bisa instan dilakukan, dan memang membutuhkan waktu. “Kalau terjadi pindah jalur, pasti akan ada yang merasa dirugikan, tapi dari hasil yang sudah kita diskusikan dengan Kementerian itu tidak banyak.
Saya melihat Batu Jomba bukan merupakan daerah pemukiman yang banyak ditinggali warga, karena tidak ada masyarakat yang tinggal disitu, karena kondisi tanah tidak stabil, kalau ada yang terlintas mungkin ada beberapa rumah saja,”ucap legislator Partai Golkar ini.
Secara garis besar dirinya pernah berkonsultasi dengan Dirjen yang membidangi infrastruktur, terkhusus jalan. Di mana, beberapa jalan yang masih berstatus milik pemerintah daerah untuk ditingkatkan menjadi milik pemerintah pusat. Di mana, agar perbaikan dan pembangunan jalan dapat lebih cepat diperbaiki.
Tidak hanya jalan, hal lain yang juga perlu menjadi perhatian, ujarnya adalah embung (penampung air yang menjadi irigasi di sawah). “Ada beberapa embung juga kita catat, yakni ada 7 titik seperti di Langkat, 2 di Deliserdang dan juga ada beberapa di Tapanuli Utara (Taput).
Kita ketahui itu sudah dikerjakan tapi belum disambung ke jalan irigasi apalagi program Indonesia sekarang ini adalah program ketahanan pangan, kalau ini tidak selesai bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan petani, saya dengar tahun ini katanya mau disambung, kita lihat apakah masuk dalam efisiensi anggaran atau tidak?,” ujarnya.
Menurutnya ini penting karena semua berhubungan dengan infrastruktur. Pertanian dan peternakan akan berhasil, jika didukung dengan akses jalan yang baik. "Kalau jalannya tidak bagus akan menimbulkan biaya yang tinggi dan akan merugikan petani, makanya itu harus sejalan dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum baik jalan, irigasi, maupun embung,”ujar Ketua DPD Golkar Sumut ini.
Terkait adanya kebutuhan jalan alternatif dari Medan menuju Kabupaten Karo, Ijeck mengatakan ada beberapa pilihan. "Sebenarnya jalan alternatif di Karo ini sudah ada yang bisa dilalui, terutama daerah Tuntungan bisa langsung akses ke Sibolangit. Saya sudah survey juga dulu dengan Bupati Deli Serdang saat itu Pak Ashari bahwa ada jalan juga dari wilayah Talun Kenas yang bisa tembus ke wilayah Tahura.
Kalau saya melihat pembuatan jalan layang atau jalan tol di tengah efisiensi ini saya rasa belum bisa dilakukan. Saya sudah komunikasi dengan pihak Balai Jalan jika jalan alternatif ini kalau bisa ambil alih dan dirubah statusnya menjadi jalan nasional,"ucap Mantan Wakil Gubernur Sumut ini.
Di sektor transportasi, Ijeck menyoroti persoalan tiket yang sampai saat ini masih tinggi. Ijeck juga menyoroti semakin seringnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini.
Dia mengatakan langkah antisipasi harus diambil guna mengurangi angka kecelakaan tersebut, terutama yang melibatkan angkutan barang. Ijeck menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan.
“Pengawasan terhadap ODOL yang sering dilanggar perlu ditingkatkan,” kata Ijeck. Ia mengungkapkan regulasi lalu lintas saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, pengawasan terhadap kendaraan ODOL yang masih dilakukan secara manual, dianggap kurang efektif.
Menurutnya, tanpa harus memanfaatkan jembatan timbang yang rawan menjadi praktik pungli, saatnya pengawasan dilakukan lebih efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi / digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi digital, ujarnya, pengawasan bisa lebih mudah.
Ijeck juga menyinggung tentang progres pembangunan dan pemanfaatan Pelabuhan Kuala Tanjung yang masih belum dimaksimalkan. Padahal, hal ini menurutnya perlu disegerakan untuk meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia. Mengingat, keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung mempunyai posisi penting dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. (san/adz)
Editor : Redaksi