Nasional Metropolis Kesehatan Sumatera Utara Wisata & Kuliner Society Internasional Ekonomi

Polemik Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Pengamat Politik : Keduanya Harus Tabayun

Johan Panjaitan • Senin, 18 Agustus 2025 | 15:35 WIB
Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus.
Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus.

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Pengamat Politik Bakhrul Khair Amal mengatakan Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus harus mendewasakan diri dalam dalam berpolitik untuk menerima kritikan dari masyarakat, ataupun sesama anggota dewan.

"Seharusnya dia (Erni) bisa bertabayun dan berdiskusi lalu bertanya. Penyelesaian itu kan bisa dilakukan dengan perspektif kepemimpinan. Karena akan dilihat nanti kedewasaannya dalam berpolitik," ucap Bakhrul Khair Amal saat memberikan keterangannya, Senin (18/8/2025).

Bakhrul Khair Amal menganggap Erni terlalu baperan menjadi seorang pemimpin di Lembaga Legislatif Sumut tersebut.

Sebab, penggunaan bahasa-bahasa dalam komentar di akun instagram tersebut tidak terlalu menyudutkan atau sampai menghina.

Namun begitu pun, Bakhrul Khair Amal menyarankan Erni Ariyanti Sitorus untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada ahli bahasa, baru kemudian membuat laporan.

"Dalam perspektif bahasa Indonesia salahnya di mana? Kata bestie itu kan artinya sahabat lalu disambung dengan komen-komen lain. Pasal yang mau dilihat itu kan pelecehan nama baik dalam UU ITE," jelasnya.

Jangan pula, kata Bakhrul laporan ini dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang tujuannya ingin membuat kegaduhan perpolitikan di Sumatera Utara, terkhusus sesama anggota dewan.

"Bahasa yang dipakai dalam komentar itu kan bahasa umum yang sering terdengar oleh kita. Tidak ada tendensi. Tapi nanti juga harus dicek dengan ahli bahasa. Kan bisa diselesaikan melalui internal kenapa mesti harus sampai ke proses hukum. Takutnya nanti dimanfaatkan oleh sekelompok oknum," ucapnya.

Sebagai seorang pemimpin, menurut Bakhrul Erni Ariyanti Sitorus harus menguasai berbagai masalah yang diterimanya.

Dengan adanya laporan polisi itu, Erni yang menjabat sebagai pimpinan dewan dianggap tak mampu menyelesaikan masalah pribadi, lalu bagaimana dengan permasalahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

"Jangan terus dibawa ke ranah hukum. Berbeda pendapat dan pilihan itu biasa, Bhineka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kegagalan demokrasi bukan karena hal lain, terjadinya itu karena berbeda pendapat yang tidak bisa diterima. Harusnya memikirkan bagaimana ke depannya kondisi di Sumatera Utara," ujar Bakhrul.

Baginya, seorang politikus hebat itu tidak lagi memikirkan masalah yang menerpanya. Namun, bagaimana dirinya mampu mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, bukan karena membuat laporan ke polisi.

"Yang dikritik ini kan pejabat, bukan personalitinya. Mereka kan pejabat publik, dan jangan terlalu cepat menuduh atau menghakimi," jelasnya.

Bahkrul menyebut, komentar-komentar yang ada di media sosial itu multitafsir, sehingga tidak bisa diterima begitu saja secara logika.

"Kan bisa ditanya yang bersangkutan menuliskan itu soal apa dan kaitannya apa. Yang jelas tidak tuntasnya dalam penggunaan bahasa sehingga terjadi multitafsir. Harusnya tanya ahli bahasa definisi dari setiap kata yang digunakan dalam komentar itu," katanya.

Ia menyarankan Erni Ariyanti Sitorus untuk lebih memahami posisinya sebagai pimpinan di DPRD Sumut. Hal-hal seperti ini, kata Bakhrul lebih baik dibicarakan secara internal, karena dapat menciptakan pandangan buruk dari masyarakat tentang posisi keduanya yang sebagai perwakilan rakyat.

"Lebih baiknya ini dibicarakan secara internal dulu. Karena satu rumah tangga. Keduanya bertemu dan berdialog apa sebenarnya yang terjadi, sehingga tidak menciptakan pandangan lain. Seorang Ketua DPRD Sumut itu harus bisa menjalan perannya untuk tidak menciptakan kegaduhan," ungkapnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus melaporkan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang berinisial HS ke Polda Sumut atas dugaan pencemaran nama baik di media sosial Instagram.

Laporan tersebut dibuat usai pemberitaan pada salah satu media sosial Hastara.id yang berjudul "Besti Politik" Erni dan Bobby (Gubernur Sumut Bobby Nasution) dinilai melemahkan fungsi legislatif sebagai lembaga yang mengawasi lembaga Eksekutif.

Di salah satu akun Hastaranesia.id, HS mengomentari postingan berita pada kolom komentar media sosial tersebut. Tidak hanya HS, netizen lain juga memberikan komentar terhadap postingan itu. Namun hanya HS yang dilaporkan Erni Ariyanti Sitorus.

Salah satunya netizen @ar*na.yi berkomentar ‘cocok ya mereka’, lantas @hamdanisyahputra131313 membalas dengan tulisan ‘tinggal nunggu undangan’. Kemudian @bolone*ana_id berkomentar ‘semoga berjodoh’, Hamdani membalas ‘aamiin’.

Lalu akun @gina**vita berkomentar ‘Mirip’, dan Hamdani juga membalas ‘Soulmate’ sembari menambahkan stiker emoji wajah tersenyum dengan mata berbentuk hati.(san/han)

Editor : Johan Panjaitan
#berpolitik #Erni Ariyanti Sitorus #ketua dprd sumut