MEDAN, SUMUT POS- Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Sumatera Utara, Fachrizal Nasution, menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Utara pada tahun 2025 ini.
Menurut Fachrizal, pembangunan dan revitalisasi fisik gedung dilakukan secara ringan, dan pelaksanaan program dilakukan secara bertahap di beberapa kabupaten/kota, dimulai dari fasilitas milik Kementerian Sosial.
“Di Kabupaten Deliserdang, Sekolah Rakyat sudah berlangsung di Balai Sentra Insyaf milik Kemensos dengan enam rombongan belajar (rombel) tingkat SMP. Sementara itu, di UPT Sentra Bahagia, Jalan Pancing Medan, tersedia empat rombongan belajar tingkat SMP," ucapnya saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (19/9/2025).
Selain itu, di Kota Tebingtinggi, Sekolah Rakyat dilaksanakan di kampus UIN Tebingyinggi untuk jenjang SMA dengan total empat rombongan belajar atau sekitar 100 siswa (dengan asumsi satu rombongan belajar terdiri dari 25 siswa).
Di Kota Padang Sidempuan, pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan di Gedung SMK Negeri Pertanian dengan tiga rombongan belajar tingkat SMA.
Sementara itu, dua daerah masih menunggu penetapan resmi dari Kementerian Sosial untuk pelaksanaan program ini. Daerah tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Selatan yang rencananya akan menggunakan Gedung BLK, dan Kota Medan yang akan melaksanakan program ini di BLK milik Pemko Medan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut mendukung program ini melalui hibah aset. Namun, satu usulan aset milik UPT Dinas Sosial di Sicanang, Belawan, ditolak karena tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, gedung SMK Negeri Pertanian telah diterima sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
Selain itu, masih ada satu aset lagi yang sedang dalam proses kajian, yakni UPT Pelayanan Gelandangan dan Pengemis. Wali Kota Binjai telah mengajukan permohonan agar aset ini bisa dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.
Nasution menekankan bahwa seluruh peserta didik Sekolah Rakyat ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota atau Bupati, sesuai data ekonomi nasional yang menunjukkan latar belakang keluarga kurang mampu.
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program unggulan Pendidikan Untuk Bersekolah Gratis (PUBG) yang termasuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Program ini ditangani oleh tiga kementerian, yaitu sebagai pelaksana utama dari sekolah rakyat tersebut.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertanggung jawab atas perekrutan guru, dan
Kementerian PUPR yang menangani revitalisasi atau pembangunan fisik sekolah.
“Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen menjadi fasilitator dan pendukung penuh dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat ini,” tutup Nasution. (rel/san/ram)
Editor : Juli Rambe