MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Utara, Benny Sihotang, membantah terkait dana mengendap Sumut di bank daerah senilai Rp3,1 triliun yang disebut Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
Hal itu disampaikannya didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Direksi Bank Sumut di DPRD Sumut, Rabu (22/10/2025) sore.
“Dana sebesar Rp3,1 triliun yang disebut Menteri Keuangan mengendap di bank daerah bukan sepenuhnya milik Pemprovsu,” ucap Benny.
Dikatakan Benny, berdasarkan hasil klarifikasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan pihak Bank Sumut. Pasalnya, dana yang saat ini tersimpan atas nama Pemprovsu hanya sekitar Rp960 miliar yang kemudian meningkat menjadi Rp1 triliun lebih dengan adanya pemasukan dari pajak kendaraan.
“Kami memastikan dan telah mengkonfirmasi langsung ke Bank Sumut dan BKAD. Saat ini dana Pemprovsu yang tersimpan hanya sekitar Rp1 triliun lebih dalam bentuk giro, bukan deposito. Jadi tidak benar kalau dikatakan dana Rp3,1 triliun itu milik Pemprovsu saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa angka Rp3,1 triliun yang disampaikan Menteri Keuangan diambil dari data milik Bank Indonesia, yang merupakan gabungan dari seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumut.
“Kalau data itu ditarik dari Bank Indonesia, memang nama-nama pemerintah daerah yang menyimpan dana bisa tertulis Provsu, sehingga ketika data ditarik, seolah-olah semuanya milik Pemprov. Padahal itu juga termasuk kota Medan, Deli Serdang, dan lainnya,” katanya.
Terkait isu bahwa dana pemerintah disimpan dalam bentuk deposito untuk memperoleh bunga, Benny menegaskan bahwa Fraksi Gerindra tetap menjalankan fungsi pengawasan dan menolak jika pemerintah provinsi menyimpan dana untuk tujuan mencari keuntungan.
“Kalau pun ada disimpan dalam deposito, tentu kami dari DPRD, khususnya Gerindra, akan mempertanyakan. Pemerintah daerah bukan tempat mencari bunga. Uang itu harus segera digunakan untuk pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Fraksi Gerindra telah meminta BKAD untuk menyampaikan langsung kondisi kas daerah dan simpanan pemerintah di depan forum Banggar. Benny menyatakan pihaknya akan terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan tepat guna.
“Kami sudah minta data secara terbuka dan diklarifikasi langsung oleh pihak Bank Sumut. Fungsi pengawasan tetap kami jalankan,” pungkasnya.
(map)