MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, menegaskan bahwa penanganan korban bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata. Pemerintah diminta memastikan validasi data korban dilakukan secara akurat dan menyeluruh, sekaligus menyiapkan langkah pemulihan ekonomi jangka panjang bagi keluarga terdampak.
Menurut Hendra, akurasi data merupakan fondasi utama agar setiap bentuk bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak memicu persoalan di kemudian hari. Validasi tersebut, kata dia, harus mencakup kondisi rumah warga, tingkat kerusakan, serta pemetaan wilayah terdampak secara detail.
“Validasi data korban bencana sangat krusial. Pemerintah harus memastikan rumah dan wilayah terdampak melalui proses verifikasi yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa,” ujar Hendra kepada Sumut Pos, Minggu (25/1/2026).
Ia menekankan, proses pendataan tidak cukup hanya berbasis laporan administrasi. Survei langsung ke lapangan dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan dinilai mutlak diperlukan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil.
“Verifikasi lapangan dengan partisipasi semua pihak penting agar data valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Hendra mengakui, saat ini pemerintah masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar korban, seperti perbaikan rumah rusak dan penyediaan hunian sementara. Namun, menurutnya, hal paling mendesak bagi warga terdampak adalah kepastian hunian tetap.
“Hunian sementara memang penting sebagai solusi awal, tetapi masyarakat membutuhkan kepastian hunian tetap agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal dan bermartabat,” ujarnya.
Lebih jauh, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengingatkan bahwa penanganan bencana harus disertai dengan strategi pemulihan ekonomi keluarga korban. Banyak warga, katanya, kehilangan sumber penghidupan akibat rusaknya usaha kecil, lahan pertanian, maupun sawah yang menjadi tumpuan ekonomi mereka.
“Pemulihan tidak boleh berhenti di rumah dan bantuan logistik. Pemerintah harus memikirkan bagaimana usaha masyarakat dan sektor pertanian yang terdampak bisa kembali berjalan,” jelasnya.
Hendra menegaskan, bantuan pemerintah pada dasarnya bersifat sementara. Karena itu, dibutuhkan perencanaan jangka panjang agar roda ekonomi keluarga korban dapat kembali berputar dan mereka tidak bergantung terus-menerus pada bantuan.
“Pemerintah tentu tidak bisa menanggung beban secara permanen. Pemulihan ekonomi jangka panjang adalah kunci agar keluarga korban bencana bisa bangkit, mandiri, dan berdaya kembali,” pungkasnya.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan