MEDAN, SUMUT POS- Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Medan, Kamis (9/4/2026). Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat hasil kinerja dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang merupakan mitra dari Komisi V DPR RI.
Kunjungan kerja kali ini dipimpin oleh Anggota DPR RI Musa Rajekshah dari fraksi Partai Golkar. Musa Rajekshah bersama dengan anggota dewan yang lain meninjau pembangunan tanggul untuk mengatasi masalah banjir rob di Kecamatan Medan Belawan dan sekitarnya.
Masalah banjir rob di Belawan ini sudah terjadi sejak lama, dan masyarakat selalu menerima dampak buruk apalagi sampai menganggu aktivitas perekonomian.
Baca Juga: Nama Korban serta Penyebab Kebakaran Ruko di Marelan
"Kunjungan kami Komisi V ke Sumut, sambil kita melihat di Kota Medan, tepatnya di kecamatan Belawan, Medan Deli dan Marelan. Ini daerah yang selalu terjadi banjir rob," kata dia.
Pria yang karib disapa Ijeck ini mengatakan, pihaknya juga melihat sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh Kementerian PU di Kecamatan Belawan.
Ternyata, dari hasil yang dilihat, Ijeck belum puas dengan kinerja dari Kementerian PU untuk mengatasi bencana banjir rob di daerah tersebut.
Padahal, masalah ini sudah berlarut-larut terjadi hingga menganggu jalannya roda perekonomian masyarakat.
"Sudah dibangun tanggul banjir rob dan rumah pompa air, dan ini sudah lihat ke lapangan belum menyelesaikan masalah belum selesai tuntas," ucap Ijeck.
Melihat hal itu, Ijeck memberikan teguran kepada Kementerian PU, bilamana kinerja yang dilakukan belum maksimal terhadap pembangunan tanggul akan menghambur-hamburkan anggaran.
Jika pembangunan ini tidak menjadi penyelesaian, Ijeck menyarankan agar mencari alternatif lain demi menuntaskan masalah banjir rob di Kecamatan Medan Belawan.
"Kami meminta rencana kerja lebih konkrit agar permasalahan ini tidak menghamburkan anggaran saja. Karena sudah dengar dari masyarakat, Harahap bisa menyelesaikan masalah ini," jelasnya.
Selain itu, Ijeck juga mengajak Pemerintah Daerah serta Badan Usaha Milik Daerah ataupun Nasional (BUMD/BUMN) ikut berpartisipasi membantu menyelesaikan masalah ini.
Sebab, pemerintah melalui Kementerian PU tidak dapat bekerja secara sendiri untuk menyelesaikan masalah, tanpa adanya bantuan dari pihak lain.
"Pemerintah kota Medan harus terlibat, ada tanah BUMD dan BUMN yang bahu-membahu menyelesaikan masalah ini," kata dia.
Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap menegaskan perlunya langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan banjir rob di Belawan.
Ia menyatakan harus ada pertemuan lintas sektor guna mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan yang telah berlangsung lama tersebut.
“Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Sebab, di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas lainnya milik Pertamina,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid menyampaikan, secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya dapat dilakukan.
Namun, kompleksitas persoalan terletak pada banyaknya pemangku kepentingan di kawasan tersebut.
“Secara teknis itu tidak sulit. Namun, karena banyak stakeholder yang terlibat dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi tantangan utama,” ungkapnya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe