MEDAN, Sumutpos.jawapos.com– Persoalan sampah di Kota Medan kian mendesak. Produksi yang mencapai 1.800 ton per hari menjadi alarm serius bagi keberlanjutan lingkungan. Menjawab tantangan itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan, Fauzi, mengajak masyarakat untuk mengambil peran aktif melalui pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Persampahan, yang digelar di Jalan Sempurna, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (11/4/2026).
“Produksi sampah kita sudah mencapai 1.800 ton per hari. Ini tidak bisa lagi ditangani dengan cara biasa. Salah satu solusi nyata adalah melalui Bank Sampah,” tegasnya.
Baca Juga: Dugaan Kebocoran Retribusi Parkir Binjai Menguat: Tanpa Karcis, Tanpa Akuntabilitas
Menurut Fauzi, keberadaan Bank Sampah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengurangan volume sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dengan pemilahan sejak tingkat rumah tangga, sampah bernilai ekonomis dapat diolah menjadi sumber pendapatan tambahan.
Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun yang kian terbebani menjadi alasan mendesak perlunya perubahan pola pengelolaan sampah. Ia menekankan, upaya pemerintah tidak akan efektif tanpa kesadaran kolektif masyarakat.
“Ini soal kebiasaan. Kalau dari rumah sudah memilah sampah, beban TPA berkurang dan masyarakat juga mendapat manfaat ekonomi,” ujarnya.
Antusiasme warga terlihat dalam sesi dialog. Salah seorang warga, Ida, mengaku tertarik dengan konsep Bank Sampah dan ingin mengetahui mekanisme pembentukannya. Menanggapi hal tersebut, Fauzi memastikan pemerintah siap memfasilitasi melalui pendampingan teknis dari dinas terkait.
“Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup hadir di sini. Semua persyaratan akan dijelaskan, dan jika ada kendala, kami siap membantu,” katanya.
Baca Juga: Bupati Labusel Jemput Aspirasi hingga Pelosok, Jalan Desa Dipastikan Dibangun 2026
Di sisi lain, forum tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan sosial lainnya. Warga bernama Edi menyoroti ketidaktepatan data penerima bantuan sosial akibat penilaian desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil.
Ia mencontohkan, masyarakat yang mengajukan pinjaman justru dianggap mampu secara administratif, sehingga tidak lagi memenuhi syarat menerima bantuan.
Menanggapi hal itu, Fauzi berjanji akan mendorong evaluasi dan pendataan ulang agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Saya akan sampaikan ke pihak kecamatan agar dilakukan pendataan ulang. Ini penting agar program seperti PKH Medan Makmur benar-benar menyentuh yang membutuhkan,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Camat Medan Kota M Andi Syahputra, Lurah Sudirejo I Said, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Suci, serta tokoh masyarakat setempat.
Pada hari yang sama, Fauzi juga menggelar sosialisasi serupa di Kecamatan Medan Denai, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan membangun kesadaran lingkungan di tengah masyarakat.(map/han)
Editor : Johan Panjaitan